Network
PR DEPOK - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah meresmikan kebijakan terkait larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bagi masyarakat terutama bagi para pengelola mal, toko swalayan, dan pasar rakyat.
Kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai itu mulai diterapkan sejak Rabu 1 Juli 2020 dan telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan.
Namun belum genap sebulan kebijakan itu diterapkan, sudah beredar kabar bohong atau hoaks di kalangan masyarakat DKI Jakarta bahwa petugas merazia konsumen atau pembeli di mal, toko swalayan, serta pasar rakyat yang kedapatan menggunakan kantong plastik sekali plastik akan dikenai sanksi berupa denda uang tunai.
Baca Juga: Ditemukan Kasus Positif di Lingkungannya, Ini Langkah yang Dilakukan Komisi Yudisial
Pesan hoaks itu sendiri sudah beredar sejak Senin 6 Juli 2020 melalui layanan pesan WhatsApp dengan melampirkan foto petugas yang tengah melakukan pengawasan.
Dengan beredarnya kabar tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akhirnya buka suara terkait hal itu.
Dilansir Antara oleh Pikiranrakyat-Depok.com, Jumat 10 Juli 2020, Kepala DLH DKI Jakarta Andono Warih memastikan bahwa pesan hoaks tersebut disinformasi yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Dikatakannya, tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada konsumen atau pembeli melainkan sanksi akan diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola toko swalayan, serta pengelola pasar rakyat.
Baca Juga: Tahun Ajaran 2020/2021 Dimulai 13 Juli, Ruangguru Luncurkan Produk Ruangkelas Gratis untuk Para Guru
