Network
PR DEPOK - Akhir-akhir ini terjadi polemik rangkap jabatan pejabat kementerian yang juga berperan sebagai Komisaris di BUMN. Hal itu juga dibahas oleh Politisi Partai Gerindra Fadli Zon dalam unggahannya yang membahas soal menagih janji Menteri BUMN Erick Thohir.
Menanggapi Hal tersebut, Bendahara Umum DPP KNPI, Twedy Ginting, menyatakan polemik tersebut perlu ditelaah lebih jauh.
"Rangkap jabatan tersebut perlu ditelaah dari aspek hukum, aspek kebutuhan, dan tujuan pengangkatannya sebagai Komisaris," kata Twedy Ginting pada Kamis, 16 Juli 2020.
Baca Juga: Terima Supres Usulan RUU BPIP, Puan Maharani: Ini Berbeda dengan RUU yang Ditolak Masyarakat
Dilansir dari RRI, Twedy Ginting mengatakan bahwa dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak ada larangan bagi Komisaris BUMN memiliki jabatan pada lembaga/instansi pemerintah.
"Dalam Pasal 33 UU BUMN tidak ada larangan bagi komisaris memiliki jabatan struktural dan fungsional pada lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan direksi BUMN di mana dalam Pasal 25 secara tegas dilarang merangkap jabatan struktural dan fungsional pada lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah," tutur Twedy Ginting.
Lebih lanjut, Twedy menambahkan dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga tak melarang wakil menteri merangkap sebagai komisaris BUMN.
"Dalam Bab III poin A Lampiran Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN menyatakan secara tegas bahwa sumber bakal calon komisaris dan dewan pengawas BUMN berasal dari pejabat struktural dan fungsional pemerintah," kata Twedy Ginting.
Baca Juga: Miliki Rudal dengan Kelebihan Jangkauan, Akurasi, dan Hulu Ledak Tercanggih, Tiongkok Ancam Dunia
