Network
PR DEPOK – Amnesty Internasional membeberkan tiga masalah dalam sidang keenam kasus Fatia-Haris pada 8 Juni 2023.
Sebelumnya, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar diduga melakukan pencemaran nama baik atas Luhut Binsar Pandjaitan dalam videonya. Terkait sidang tersebut, Amnesty Internasional memberikan siaran persnya.
“Ada setidaknya tiga masalah dalam sidang keenam kasus Fatia-Haris. Ada pengamanan berlebihan, dugaan keberpihakan pengadilan hingga ucapan seksis Hakim Ketua,” tulis Amnesty Internasional di akun Instagramnya @amnestyindonesia.
1. Pengamanan Berlebihan
Pada sidang yang menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi pelapor tersebut pengamanan yang dilakukan begitu ketat padahal sebelumnya sidang dinyatakan terbuka. Akibatnya warga yang ingin menyaksikan sidang terhalangi oleh aparat. Bahkan, pengacara hukum Fatia dan Haris pun kesusahan untuk masuk ruang sidang.
“Pengamanan berlebihan menyulitkan warga umum, hingga tim kuasa hukum terdakwa untuk melewati gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pintu ruang sidang. Terdapat pengamanan berlapis dari aparat Polri dan TNI serta petugas keamanan gedung pengadilan, mulai dari gerbang gedung hingga pintu masuk ruang sidang. Padahal, Luhut datang sebagai warga sipil, bukan pejabat negara,” papar Amnesty Internasional.
Baca Juga: Angkat Suara Soal Cawapres Pendamping Ganjar, Megawati: Sudahlah, Nanti Juga Diberi Tahu
2. Dua Dakwaan Terpisah Tapi Digabung
Masalah kedua yang dipaparkan oleh pihak Amnesty Indonesia adalah adanya keberpihakan pengadilan, salah satu yang diangkat adalah bahwa meskipun terpisah secara surat dakwaan, sidang untuk kedua terdakwa tetap digabung saat Luhut menjadi saksi.
“Tim ketua hukum terdakwa mempersoalkan keputusan Majelis Hakim yang menghadirkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi pelapor untuk kedua terdakwa.
