Network
PR DEPOK - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020 didanai dan diinisasi oleh partainya atau Cikeas.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," kata Ossy seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Ossy menilai bahwa pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang fakta dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.
Baca Juga: Denny Siregar Sindir AHY Tolak UU Cipta Kerja: Seolah Pro Rakyat, Tapi Waktu Berkuasa Banyak...
Menurut Ossy, dengan adanya fitnah dan hoaks tersebut berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Cipta Kerja.
Ossy juga mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat.
Sebelumnya diketahui, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Tuding Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja Disponsori, Polri: Harus Ada Buktinya
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," ujar Ossy.
Ossy melanjutkan, sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
