PR DEPOK - Baru-baru ini beredar petisi yang bertajuk tolak keras vaksin setengah jadi tanpa transparansi data yang jelas ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Petisi ini diinisiasi oleh seorang dokter dan peneliti yang berkecimpung dalam riset kedokteran, Yohanes Cakrapradipta Wibowo.
"Saya sangat prihatin dengan disinformasi yang disebarkan serta keputusan terburu-buru yang dilakukan oleh pemerintah tentang pengadaan vaksin serta rencana vaksinasi besar-besaran pada bulan November atau Desember tahun ini," kata Yohanes dalam petisi di laman Change Org, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman RRI.
Baca Juga: Demi Realisasi Target 100 Persen, BSB Tahap III dipercepat Kemensos
Menurut Yohanes, seluruh vaksin dari Tiongkok yang didatangkan yakni Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics, belum ada yang lolos uji klinis fase III.
Sehingga belum ada lembaga otoritas seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan penggunaan vaksin-vaksin tersebut.
Ia menambahkan, alasan pembenaran dengan Emergency Use Authorization (EUA), berpotensi menjadi masalah dan tidak bisa dijadikan legitimasi mutlak.
Baca Juga: Joe Biden Janji Cabut Larangan Muslim ke AS dan Libatkan Muslim Amerika Duduki Kursi Pemerintahan
Apalagi jika menggunakan EUA yang dikeluarkan oleh negara lain tanpa ada analisis data dan pertimbangan yang matang.