Janji Pramono ini Buat Sekolah Swasta di Jakarta Diperhatikan, Singgung Soal Warga Tak Mampu

Pikiran Rakyat Depok - 1 Okt 2024, 21:22 WIB
Penulis: Fadhli Syafaat
Editor: Linda Agnesia
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. /Dok. Tim Media Pramono-Rano/

PR DEPOK - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung memaparkan salah satu janji dalam sektor pendidikan untuk para warga.

Adapun janji Pramono pada sektor pendidikan adalah meningkatkan kuota sekolah swasta gratis agar bisa dijangkau oleh warga.

"Untuk swasta kuotanya masih kurang, hanya 8.000 padahal kebutuhannya sampai 14.000-an. Untuk itu maka ya harus dinaikkan," kata Pramono pada 1 Oktober 2024 di Pesanggrahan, Jakarta.

Baca Juga: Janji Pramono Ini Bikin Para Pencari Kerja di Jakarta Makin Senang, Apa Saja?

Pramono menyebut program sekolah gratis sudah berjalan untuk negeri dan swasta. Bahkan sekolah negeri sudah punya program wajib belajar 12 tahun.

Hanya saja untuk sekolah swasta, program seperti itu sudah berjalan sejak lama namun dibatasi oleh kuota dengan jumlah terbatas.

"Untuk warga yang tidak mampu untuk sekolah di negeri maupun swasta sama harus gratis," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Demi Membantu Warga, Pramono Janji Sediakan Layanan 24 Jam di Balai Kota

Dia menyatakan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diharapkan tepat sasaran.

Jika kartu tersebut tepat sasaran, maka rantai kemiskinan yang ada di ruang lingkup masyarakat Jakarta bisa putus serta langsung.

"Saya dengar ini (KJMU) diberikan kepada yang mampu. Maka untuk itu, yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar sekaligus mendapatkan Kartu Jakarta untuk Mahasiswa Unggul," katanya

Baca Juga: Melalui Instagram, Ardhito Pramono Kabarkan Cerai dengan Istrinya

Mengenai pendataan KJP, dia mengatakan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sehingga dirinya akan berjanji untuk perbaiki sistem itu. Hal ini disampaikan ketika ada seorang warga menanyakan soal perbandingan KJP era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Anies Baswedan.

"Itu tanggung jawab pemerintah. Jadi ibu jangan khawatir. Kalau untuk itu nanti sistemnya yang akan kami lakukan perbaikan," katanya.***

Sumber: Antara


Tags

Terkini

Trending

Berita Pilgub