Network
PR DEPOK - Sebelumnya Ketum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin melontarkan komentarnya perihal kondisi negara Indondesia saat ini.
Disebutkan Din Syamsuddin, saat ini bahwa ada gejala Indonesia menjadi negara diktator konstitusional.
"Saat ini ada gejala Indonesia menjadi negara diktator konstitusional. Indikasi negara diktator konstitusional adalah sikap kukuh pemerintah terhadap masukan masyarakat atas kebijakannya," katanya.
Baca Juga: Jelang Pilpres AS 2020, Komunitas Yahudi Ortodoks di Brooklyn Siap Gelar Unjuk Rasa Pro-Donald Trump
Adapun tolak ukur negara diktator menurut dia adalah sikap kukuh pemerintah terhadap masukan maupun kritikan dari masyarakat atas suatu kebijakan.
Hal tersebut terlihat dalam desakan ditundanya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba), penolakan revisi UU KPK, dan terbaru penolakan UU Cipta Kerja.
Terkait ucapan Din Syamsuddin tersebut, ahli hukum tata negara Refly Harun turut memberikan komentar melalui satu unggahn video di kanal YouTube pribadi.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Refly Harun mengatakan pernyataan Din Syamsuddin yang ngeri-ngeri sedap bahwa Indonesia akan menjadi Pemerintahan yang dikatator.
Baca Juga: Buruh Bangunan Ditetapkan sebagai Tersangka, DPR: Kebakaran Kejagung Jadi Pelajaran untuk Taati SOP
