Network
PR DEPOK - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mengharapkan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani aksi terorisme dibahas secara teliti.
Seperti diketahui, pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Anggota Fraksi PPP, Arsul Sani berharap pelibatan TNI berjalan secara proporsional dalam pencegahan terorisme dan berada di bawah koordinasi BNPT.
Baca Juga: Korea Indonesia Film Festival Mulai Dibuka Hari Ini, Berikut Line-up dan Jadwal Film KIFF 2020
“Intinya kita harus berhati-hati agar tidak memberikan cek kosong yang melanggar Undang-Undang,” ucap Asrul, Rabu 28 Oktober 2020, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Arsul menyebutkan bahwa politik-hukum Indonesia telah menetapkan terorisme dalam ranah tindak pidana yang berbasis pada sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi (integrated criminal justice system).
“Yaitu bukan sistem militer atau sistem keamanan internal (homeland security),” katanya menambahkan.
Sementara itu, Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpendapat bahwa peran TNI dalam isu kontra-terorisme harus dibatasi.
Baca Juga: Risma Undang Pengusaha Bertemu Cawalkot Surabaya, Pengamat: Ada Indikasi Penyalahgunaan Wewenang
