Komodo Bisa Musnah dari Habitatnya, Anggota DPD Sebut Pembangunan Wisata Premium Merusak Lingkungan

- 31 Oktober 2020, 08:15 WIB
Ilustrasi komodo.
Ilustrasi komodo. /Pexels
 
PR DEPOK - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Angelo Wake Kako menanggapi pembangunan yang sedang berjalan di Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo.
 
Menurut Angelo, jika kawasan tersebut diubah menjadi area wisata super premium maka dapat berpotensi memusnahkan komodo dari habitatnya.
 
"Itu komodo hidupnya di alam terbuka dan tidak pernah membutuhkan bangunan mewah atau ber-AC di sekitarnya"
 
 
"Sehingga konsep pembangunan yang saat ini mulai dijalankan, seperti di Pulau Rinca dapat merusak lingkungan dan komodo sendiri akan musnah dari habitatnya," ujar Angelo, dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara, Sabtu, 31 Oktober 202.
 
Angelo menilai, pembangunan wisata super premium itu bisa menghilangkan keaslian kawasan yang selama telah nyaman dan cocok dengan kehidupan komodo.
 
Presiden Joko Widodo, sebut dia, telah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke NTT.
 
 
Tercatat kunjungan kerja pada 1 Oktober 2020 meninjau pembangunan prasarana yang berada di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.
 
Dalam kunjungan kerjanya, menurut Angelo, Presiden Jokowi ke NTT selama ini sebagian besar difokuskan di Labuan Bajo sepertinya hanya untuk melapangkan kepentingan bisnis pemodal besar.
 
Sebab, sebagian besar konsep pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo belum menyentuh pariwisata berbasis komunitas untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal NTT.
 
 
"Masa Pak Jokowi sering turun ke NTT tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin masyarakat NTT? Ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pengembangan Taman Nasional Komodo yang lebih ekologis," tuturnya.
 
Angelo menambahkan, jika pembngunan wisata super premium dapat mengakibatkan komodo di TNK musnah dari habitatnya, maka pemerintah harus siap bertanggungjawab.
 
Apalagi, kata dia, pemegang izin pengelola usaha wisata ini adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Sinergindo Niagatama.
 
 
Angelo menyebutkan, ketiganya akan mengelola Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Tatawa, dan Pulau Komodo dengan luas konsesi yang berbeda-beda.
 
Selain itu, Angelo juga mengkiritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep KSPN Labuan Bajo yang tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas, terkait arus distribusi barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan pasar yang besar di kawasan tersebut.
 
"Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya, di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari multi plier efeknya Labuan Bajo, itu daerah lain, itu yang tidak boleh," tuturnya.
 
 
Sementara itu, Angelo mengingatkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama untuk membahas persoalan ini.
 
"Siapa pun yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo agar harus membina dan memberdayakan masyarakat lokal NTT dan menjadikan mereka sebagai supplier kebutuhan pangan," ujar Angelo.
 
Diketahui, pembangunan wisata super premium TNK ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 2021, sebab Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah agenda internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023.***
 

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x