Network
PR DEPOK - Mundurnya tiga organisasi besar yang telah berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat beberapa kalangan curiga.
Hal itu dilakukan karena Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan juga PGRI menilai pemilihan ormas dan lembaga yang ditetapkan lolos dalam evaluasi proposal bantuan dana POP tidak jelas dan juga tidak transparan.
Selain itu, terkait masuknya Putra Sampoerna dan Tanoto Foundation jadi mitra POP Kemendikbud diduga bahwa adanya konflik kepentingan. Pasalnya, keduanya mendapatkan kategori Gajah sebesar Rp20 miliar dari POP Kemendikbud.
Baca Juga: Sejumlah Artis Terjerat Prostitusi Online, Ikatan Manajer Artis: Biasanya Ini Artis Kurang Terkenal
Alasan itulah yang membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terkait polemik mengenai POP.
Bukan hanya soal POP, kebijakan Kemdikbud lain yang saat ini menjadi polemik di masyarakat pun akan dievaluasi oleh KPK.
"Tapi mungkin bisa disambung ya, kalau rekomendasi kita hari ini bisa kita sampaikan ke pak Menteri atau mas Menteri, karena beberapa hal terkait sekarang lagi ramai POP, kita rencana mengundang pak Menteri ke mari (KPK) bersama Irjen dan Dirjennya, jadi mungkin itu salah satu agenda kita sampaikan akan menelaah tersebut," kata Lili di webinar yang berjudul 'Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB' seperti dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI pada Rabu, 29 Juli 2020.
Baca Juga: Gelombang Teror Bom Molotov Hantui PDIP, Kali Ini Menyasar Kecamatan Cileungsi
Lebih lanjut, Lili mengatakan KPK akan mengawasi polemik POP yang membuat Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, dan PGRI mundur dari program tersebut.
