PR DEPOK - Polemik pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat tidak sedikit masyarakat terutama para siswa yang merasa tidak nyaman dengan pola pembelajaran yang diterapkan.
Pasalnya, tidak sedikit yang memiliki kendala fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan PJJ seperti halnya, ponsel ataupun laptop, serta jaringan internet yang menjadi penunjang yang tidak semua siswa memilikinya.
Bahkan bukan itu saja, tak sedikit juga orang tua siswa yang mengeluhkan soal biaya yang harus dikeluarkan ketika mencetak tugas sekolah apabila kegiatan belajar mengajar (KBM) secara PJJ.
Baca Juga: Gelombang Teror Bom Molotov Hantui PDIP, Kali Ini Menyasar Kecamatan Cileungsi
Imbas dari keluhan itu, banyak siswa maupun orang tua siswa yang meminta bantuan perihal hal-hal yang dikeluhkan tersebut, akan tetapi hingga kini belum ada tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan jajaran.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin pun angkat bicara perihal karut-marutnya pelaksanaan PJJ di sejumlah wilayah di Indonesia.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Rabu 29 Juli 2020, Ujang Komarudin mengatakan rasa kepedulian Nadiem Makarim kepada siswa yang mengeluhkan pelaksanaan PJJ di seluruh Indonesia dinilai sangat rendah.
Ungkapannya itu didasari karena Nadiem Makarim hingga kini belum mampu mengatasi karut-marut pelaksanaan PJJ yang merugikan siswa maupun orang tua siswa yang tidak mampu melaksanakannya.
Baca Juga: Minta Maaf dan Ingin Dibimbing Soal POP, Nadiem Makarim Berharap NU, Muhammadiyah, dan PGRI Kembali