Network
PR DEPOK - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan pembahasan APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya dari segi waktu karena bedah anggaran tahun ini terburu-buru dengan alasan minimnya waktu.
Hal itu dilontarkan melalui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI PSI, Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual PSI di Jakarta, Kamis 3 Desember 2020 kemarin.
"Pembahasan anggaran tahun ini lebih buruk dari tahun lalu dari sisi waktu karena mepet," ujar Michael seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Singapura Akan Jadi Negara Pertama yang Konsumsi Daging Ayam Tanpa Perlu Sembelih
Dirinya mencontohkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar Rp82,5 triliun saja, DPRD hanya punya waktu dua pekan.
"Kita punya waktu dua pekan untuk membahas Rp80 triliun anggaran. Dibahas oleh rapat komisi, badan anggaran, pansus, ada kunker, persiapan reses, ada kegiatan sosialisasi Perda," tuturnya.
Terlebih, tambah dia, dalam pembahasan APBD DKI 2021 dilaksanakan di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat yang sudah dipastikan memakan waktu lebih lama dengan jarak seperti itu.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat, 4 Desember 2020: Sagitarius Coba Beri Orang-orang Cinta yang Mereka Butuhkan
Lebih lanjut Michael mengatakan, secara akal sehat pembahasan ini tidak baik karena dikejar-kejar waktu dengan nilai anggaran DKI Jakarta mencapai Rp82,5 triliun.
"Begitu banyak hal yang harus dibahas, waktu yang sangat sempit, jadi ini campur aduk semua," ujar menambahkan.
Diketahui, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021 mulai dibahas pada 5 November 2020.
Baca Juga: Yakini Covid-19 Buatan Manusia, Bossman Mardigu: Bagi Gua, Ini Adalah untuk Kontrol Dunia
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 November 2020.
Artinya, pagu anggaran APBD DKI 2021 selesai dalam 21 hari. Sementara, Perda ditargetkan akan diparipurnakan pada pertengahan Desember 2020.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga menilai terkait target pajak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2021.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Benny Wenda Buat Negara Ilusi, Fadli Zon: Jangan Anggap Enteng!
Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, anggaran sebesar Rp43,37 triliun terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan berpotensi membuat anggaran defisit.
"Kami menilai asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak pada realita," kata Eneng Malianasari.
Menurut dia, realisasi yang lebih besar dari target pajak tahun 2019, yaitu Rp40,3 triliun itu akan sulit tercapai mengingat kondisi perekonomian tahun 2021 penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.***
