PR DEPOK - Dana Moneter Internasional (IMF) mengumumkan pihaknya akan menangguhkan akses Afghanistan ke sumber daya mereka.
Hal itu diutarakan akibat belum jelasnya terkait pengakuan pemerintah negara itu setelah Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul pada Minggu, 15 Agustus 2021.
"Seperti biasa, IMF dipandu oleh pandangan masyarakat internasional. Saat ini ada ketidakjelasan dalam komunitas internasional mengenai pengakuan pemerintah di Afghanistan," kata juru bicara IMF dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Pembunuh Wanita Cantik di Kamar Kost Berhasil Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Pelaku
"Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya negara tersebut tidak dapat mengakses SDR atau sumber daya IMF lainnya," ujarnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Hill pada Kamis, 19 Agustus 2021.
Langkah IMF ini dilakukan setelah pemerintahan Joe Biden dilaporkan membekukan cadangan pemerintah Afghanistan yang disimpan di bank-bank AS, menghalangi Taliban mengakses miliaran dana.
"Setiap aset Bank Sentral yang dimiliki pemerintah Afghanistan di Amerika Serikat tidak akan diberikan kepada Taliban," kata seorang pejabat pemerintahan Joe Biden.
Baca Juga: Kapan Penutupan Kartu Prakerja Gelombang 18? Simak Estimasi Jadwalnya Berikut ini
Saat ini tidak jelas apakah Taliban akan diakui oleh masyarakat internasional, meskipun China telah mengindikasikan bahwa pihaknya terbuka untuk menjalin hubungan formal.
Diketahui juga, langkah China menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak mengevakuasi kedutaannya ketika pemerintah Afghanistan jatuh.
Tak lama setelah Taliban memasuki Kabul, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken ditanya apakah AS akan mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah.
Baca Juga: Dapat Rp700 Juta usai Ribut dengan Uya Kuya, Denise Chariesta Akui Sengaja Pancing Keributan
"Pemerintah Afghanistan di masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya dan yang tidak menampung teroris adalah pemerintah yang dapat bekerja sama dan kami akui," katanya.
"Sebaliknya, kita tidak akan mengakui pemerintah yang tidak menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya. Begitupun termasuk memenuhi hak perempuan, hak asasi manusia, dan tidak menampung teroris," tutur dia melanjutkan.***