PR DEPOK - China telah membawa perang teknologi pada tingkat yang sangat baru.
Diketahui saat ini, China tengah mengembangkan senjata pengontrol otak yang memiliki kemampuan untuk lumpuhkan dan mengendalikan pikiran tentara musuh.
Terkait senjata tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberikan sanksi kepada Akademi Ilmu Kedokteran Militer China.
Baca Juga: Tak Ada Tanda Berakhir dalam Waktu Dekat, BPPTKG Sebut Letusan Gunung Merapi Masih Berlangsung
Tak hanya akademi tersebut, 11 lembaga penelitian yang berafiliasi lainnya juga akan dikenai sanksi, karena menggunakan bioteknologi yang mencakup persenjataan 'pengontrol otak'.
AS mengklaim bahwa China tidak ingin menghancurkan tubuh tentara musuh, melainkan menyerang keinginan musuh untuk melawan dengan melumpuhkan dan mengendalikan mereka.
Meskipun demikian, tidak ada rincian spesifik tentang bagaimana teknologi tersebut bekerja.
Baca Juga: Viral Video Bahar Smith Luapkan Emosi hingga Bersitegang dengan Anggota TNI
Klaim tersebut berasal dari dokumen yang diperoleh Departemen Perdagangan Amerika pada tahun 2019, yang kemudian dibocorkan ke Washington Times.
Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa para ilmuwan China sedang berupaya untuk mengambil kendali atas lingkup kesadaran manusia.
Upaya tersebut menyebabkan otak menjadi target utama penyerangan dan pertahanan senjata konsep baru.
Laporan tersebut diterbitkan di surat kabar militer resmi China, PLA Daily, yang juga mengklaim bahwa negara itu menggabungkan empat bidang teknologi utama yaitu nano, bio, informasi, dan kognisi.
Baca Juga: Pemain Timnas Indonesia Dilirik Klub Internasional, Shin Tae-yong: Hal Positif dan Langkah Baik
Sementara itu, terdapat dua laporan lain yang juga menjelaskan bagaimana cara yang mungkin untuk mencapai metode pengendalian pikiran.
Salah satunya adalah dengan menggunakan peralatan yang dapat dipakai untuk merangsang atau memanipulasi aktivitas sirkuit otak.
Terkait hal itu, AS telah mengumumkan sanksi dan mengklaim bahwa itu karena kebijakan baru China yang bertentangan dengan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.***