PR DEPOK - China tampaknya tak main-main, sang Presiden Xi Jinping bahkan sudah membuat pernyataan tegas soal perang.
Berdasarkan kabar dari media lokal China, Beijing saat ini tengah memperkuat kemampuan militernya.
Pernyataan itu keluar di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Taiwan beserta Barat.
Baca Juga: 11 November Hari Jomblo Sedunia, Ini Sejarah dan Asal-usul Happy Single Day yang Berasal dari China
Barat mulai ketar-ketir, takut China benar-benar merencanakan serangan yang telah lama terpendam terhadap Taiwan.
Selama kongres tahunan Partai Komunis China pada Oktober 2022 lalu, Xi Jinping menegaskan kembali prioritasnya untuk kesiapan tempur.
Dalam pertemuan itu dia mengklaim, ada 'badai berbahaya' di depan dan meminta Tentara Pembebasan Rakyat (militer China) untuk mempercepat modernisasai dan memenuhi target tepat waktu untuk peringatan 100 tahun pada 2027 mendatang.
Baca Juga: Ditempatkan dalam Karantina Virus Corona, Wanita China Ini Lompat dari Jendela Rumahnya di Lantai 12
China dalam beberapa tahun terakhir telah membangun kemampuan militernya di Laut Natuna, dan para analis khawatir Beijing bersiap lakukan invasi ke Taiwan.
Ancaman ini telah diperburuk dengan perang yang terjadi di Ukraina, para ahli khawatir kampanye militer Vladimir Putin menunjukkan tanda keberhasilan dan itu membuat China berani bertindak .
Awal tahun ini, ketegangan memanas ketika Ketua AS Nancy Pelosi melakukan perjalanan ke pulau Pasifik untuk menunjukkan solidaritas.
Sementara pembicara Newt Gingrich saat itu dapat mengunjungi pulau-pulau dengan tenang pada tahun 1997, perjalanan Pelosi bocor ke pers bulan lalu, memungkinkan Beijing untuk menembakkan tembakan peringatan lisan ke pemerintah AS.
Beberapa menit setelah dia tiba di Taiwan, Beijing bersumpah untuk memulai "operasi militer yang ditargetkan".
Kemudian memulai latihan militer enam hari di sekitar wilayah Taiwan, termasuk menembakkan rudal balistik ke perairan.
Baca Juga: Harapkan China dan AS Bisa Berhubungan Baik, Xi Jinping: Dapat Meningkatkan Stabilitas Global
Taiwan sendiri merupakan negara demokrasi dengan pemerintahan sendiri yang didirikan selama perang saudara China terjadi.
Namun, Beijing mengklaim jika Taiwan adalah provinsi di bawah pemerintahan pemerintah separatis.
Di bawah kebijakan Satu China, Beijing hanya mengizinkan negara lain untuk mengadakan hubungan perdagangan dan diplomatik jika mereka tidak mengakui legitimasi Taiwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Pikiran Rakyat Depok.***