Network
Diketahui juga, langkah China menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak mengevakuasi kedutaannya ketika pemerintah Afghanistan jatuh.
Tak lama setelah Taliban memasuki Kabul, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken ditanya apakah AS akan mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah.
Baca Juga: Dapat Rp700 Juta usai Ribut dengan Uya Kuya, Denise Chariesta Akui Sengaja Pancing Keributan
"Pemerintah Afghanistan di masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya dan yang tidak menampung teroris adalah pemerintah yang dapat bekerja sama dan kami akui," katanya.
"Sebaliknya, kita tidak akan mengakui pemerintah yang tidak menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya. Begitupun termasuk memenuhi hak perempuan, hak asasi manusia, dan tidak menampung teroris," tutur dia melanjutkan.***
