Network
Pihaknya mengungkapkan bahwa aset yang disita adalah milik investor dan bisni pribadi orang Palestina.
Pejabat senior Hamas Moussa Abu Marzouk menuduh Sheikh telah "memancing di perairan yang keruh."
"Yang terjadi di Sudan adalah konflik antara sipil dan militer di pemerintahan Hamdok untuk memenangkan dukungan AS. Permainan murahan menggunakan nama gerakan adalah fitnah," tulis Abu Marzouk di akun Twitter pribadinya.
Sementara di Khartoum, seorang pejabat senior di gugus tugas yang mengawasi penyitaan aset yang dipimpin pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Gugus tugas itu mengatakan tidak menyita properti pribadi yang sah melainkan mengambil properti publik yang disalahgunakan selama pemerintahan al-Bashir.
Hamas dituduh oleh Barat sebagai organisasi teroris, dan pengambilalihan Sudan atas setidaknya selusin perusahaan terkait dengan Hamas telah membantu mempercepat penataan kembali dengan pemerintah Barat sejak penggulingan al-Bashir.
Selama setahun terakhir, Khartoum telah memenangkan penghapusan dari daftar sponsor terorisme (SST) negara bagian AS dan berada di jalur untuk pembebasan utang lebih dari Rp714,18 triliun.
Pada saat yang sama, Hamas telah kehilangan pangkalan asing, tempat anggota dan pendukungnya dapat tinggal, mengumpulkan uang, serta menyalurkan senjata dan dana Iran ke Jalur Gaza, menurut analis Sudan dan Palestina.***
