Network
PR DEPOK – Pemerintah China mengambil tindakan tegas kepada Lithuania, yang mengizinkan Taiwan membuka kedutaan de facto di negara tersebut.
Tindakan tegas China ini berupa penurunan hubungan diplomatiknya dengan Lithuania atas ketidakpuasaan dengan negara Baltik tersebut.
Menurut China, tindakan Lithuania yang mengizinkan Taiwan membuka kedutaannya memicu peningkatan pertikaian kedua negara tersebut.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Pertama yang Dilihat Ungkap Ketakutan Anda, Salah Satunya Kematian
Dikutip dari Reuters pada Senin, 22 November 2021, China menilai Taiwan telah dengan sengaja melakukan tekanan pada negara-negara lainnya agar memutuskan hubungan dengan China.
Pemerintah Lithuania sendiri menyatakan penyesalannya atas langkah China yang menurunkan hubungan diplomatik kedua negara.
Tetapi, mereka menegaskan memiliki hak untuk memperluas kerjasam dengan Taiwan dengan tetap menghormati kebijakan ‘One China’ Beijing.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan, Lithuania telah mengabaikan sikap serius China dan norma-norma dasar hubungan internasional.
China pun memutuskan akan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Lithuania ke tingkat kuasa usaha, yang artinya berada di bawa dutabesar.
“Langkah itu (Lithuania) merusak kedaulatan dan integritas teritorial China, dan sangat mencampuri urusan dalam negeri China, menciptakan preseden buruk secara internasional", kata Kemneterian Luar Negeri China.
China juga mendesak Lithuania segera memperbaiki kesalahannya dan tidak meremehkan tekad China untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial.
“Tidak peduli apa yang dilakukan Taiwan, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa itu adalah bagian dari China,” katanya.
Sementara itu, Perdana Menteri Lithuania Ingrida Simonyte mengatakan bahwa pembukaan kantor perwakilan Taiwan, yang tidak memiliki status diplomatik formal, seharusnya tidak mengejutkan siapa pun.
"Program pemerintah kami mengatakan Lithuania menginginkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmiah yang lebih intens dengan Taiwan," katanya.
"Saya ingin menekankan bahwa langkah ini tidak berarti konflik atau ketidaksepakatan dengan kebijakan 'Satu China'," tegas dia.***
