Network
PR DEPOK - Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis membuat klarifikasi mengenai pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang kontroversial di media beberapa hari terakhir.
Klarifikasi tersebut tertuang dalam keterangan tertulis yang diunggah di halaman Facebook Kedubes Prancis untuk Indonesia pada Selasa, 27 Oktober 2020.
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari keterangan tersebut, pihak Kedubes Prancis menyatakan bahwa sejumlah komentar yang ditulis di media sosial terkait pernyataan Emmanuel Macron, telah melencengkan posisi yang dipertahankan oleh Prancis demi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan penolakan ajakan kebencian.
Baca Juga: Megawati Tanyakan Sumbangsih Milenial, Fadli Zon: Yang Jelas Ketiban Warisan Hutang Rezim Bingung
Komentar-komentar tersebut menjadikan pernyataan Presiden Emmanuel Macron saat upacara penghormatan Samuel Paty sebagai alat untuk tujuan politik.
"Padahal pernyataan itu bertujuan mengajak untuk melawan Islamisme radikal (radikalisme) dan perlawanan tersebut dilakukan bersama-sama dengan umat Muslim Prancis, yang merupakan bagian integral dari masyarakat, sejarah dan Republik Prancis," kata Kedubes Prancis dalam keterangan tersebut.
Diketahui, Samuel Paty dalam keterangan itu disebutkan merupakan seorang guru di Prancis yang dipenggal di Conflans Sainte-Honorine pada 16 Oktober lalu usai ia memperlihatkan kartun Nabi Muhammad SAW pada saat proses pembelajaran.
Baca Juga: Tanggapi Aksi Anarkis Bakar Halte Transjakarta, Megawati: Emangnya Duit Lo?
Sementara itu, menurut Kedubes Prancis, sasaran yang dimaksud sebagai separatisme oleh Presiden Macron dalam pernyataannya, yaitu hanya Islamisme radikal.
Semua negara demokrasi, lanjutnya terutama Prancis dan Indonesia sedang memerangi Islamisme radikal yang menjadi penyebab serangan teroris di wilayah mereka.
"Presiden Emmanuel Macron menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk menggeneralisir, dan secara tegas membedakan antara mayoritas warga Muslim Prancis dengan minoritas militan, separatis yang memusuhi nilai-nilai Republik Prancis," lanjut keterangan itu.
Baca Juga: Libur Panjang, Jumlah Keberangkatan Penumpang di Stasiun Senen Menurun
Pada keterangan itu juga disebutkan pernyataan Dewan peribadatan Muslim Prancis (CFCM) yang merupakan instansi resmi perwakilan umat Islam di Prancis yang menjadi mitra pemerintah.
Menurut CFCM, pembunuhan yang dilakukan terhadap Samuel Paty mengingatkan pada bencana yang sayangnya menandai realitas yang tengah dihadapi berkaitan dengan radikalisme, kekerasan dan terorisme yang mengaku-aku atas nama Islam.
"Pembunuhan keji tersebut (...) mengingatkan kita pada bencana yang sayangnya menandai realitas yang tengah kita hadapi: merebaknya radikalisme, kekerasan dan terorisme yang mengaku-aku atas nama Islam di negara kita, yang menimbulkan korban dari kalangan berbagai usia, berbagai kondisi dan berbagai keyakinan," bunyi pernyataan CFCM yang dikutip dari keterangan Kedubes Prancis.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Foto Produk Minuman Mirip Whisky Berlogo Halal
Dalam kesimpulan pernyataannya, CFCM menyatakan bahwa pihaknya tidak dianiaya di Prancis dan tetap memiliki hak warga negara penuh di negara tersebut.
"Tidak! Kami kaum Muslim tidak dianiaya di Prancis. Kami adalah warga negara penuh di negara kami. Seperti semua warga negara kami lainnya, kami memiliki hak yang dijamin dan kewajiban untuk dijalankan," tutur CFCM dikutip dari keterangan Kedubes Prancis.
Dalam keterangan tersebut Kedubes Prancis juga menegaskan bahwa posisi Prancis melindungi kebebasan fundamental dan menolak kebencian.***
