PR DEPOK - Terjaring OTT KPK, harta kekayaan Yana Mulyana, Wali Kota Bandung kini menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat.
Banyak yang merasa penasaran berapa harta kekayaan Yana Mulyana, Wali Kota Bandung yang terjaring OTT KPK pada Sabtu, 14 April 2023.
Jika dilihat dari laporan terakhir yang disetorkan Yana Mulyana ke laman LHKPN pada 16 Januari 2023, di tahun 2022 harta kekayaan Yana Mulyana mencapai Rp8,5 miliar lebih.
Baca Juga: Dua Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Berikut Gejala Varian Arcturus yang Wajib Diwaspadai
Harta kekayaan Yana Mulyana tersebut naik Rp1,3 miliar dari tahun 2021 atau satu tahun sejak dia dilantik menjadi Walikota Bandung pada 18 April 2022.
Harta Rp8,5 miliar milik Yana Mulyana tersebut terdiri dari aset tidak bergerak yakni bangunan dan tanah di Bandung senilai Rp5 miliar.
Selanjutnya dia juga memiliki harta bergerak dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp840 juta.
Baca Juga: Apakah PKH Tahap 2 2023 Sudah Cair Hari Ini? Intip Jadwal dan Cek Penerima di Sini
Rincian harga tersebut berasal dari Mobil Toyota Fortuner tahun 2011 Rp175 juta, Motor Harley Davidson Fatboy tahun 2013 Rp350 juta, Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2019 Rp490 juta dan harta bergerak lain senilai Rp40 juta.
Sisanya harta kekayaan yang dilaporkan Wali Kota Bandung itu berasal dari kategori kas dan setara kas sebesar Rp2,6 miliar.
Sebelumnya melansir laman elhkpn.kpk.go.id, kekayaan Hana Mulyana di tahun 2021 sebelum menjabat Wali Kota tercatat sebesar Rp7,1 miliar.
Baca Juga: Nonton Taxi Driver 2 Episode 16 Sub Indo di sini, Spoiler: Go Eun Diculik Anak Buah Uskup
Artinya selama satu tahun menjabat Wali Kota persentasi harta kekayaanya naik 19,35 persen dari Rp7,1 miliar menjadi Rp8,5 miliar lebih di tahun 2022.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT di Bandung pada Jumat, 14 April 2023.
Dalam OTT tersebut 9 pejabat terjaring, satu di antaranya adalah Walikota Bandung Yana Mulyana. Mereka diduga terlibat suap pengadaan CCTV dan jaringan internet proyek Smart City.
Selanjutnya KPK akan menentukan status para pejabat yang terjaring OTT di Bandung dalam waktu 1x24 jam.***