PIKIRAN RAKYAT – Sejak hari pertama PSBB diterapkan di Kota Depok pada Rabu, 15 April 2020 lalu, beredar kabar adanya dana bansos yang dipotong sebesar Rp 25.000 dari yang seharusnya diterima.
Walaupun tidak besar, dana yang dipotong tersebut jelas berarti bagi masyarakat menengah ke bawah yang terkena langsung dampak dari Covid-19.
Tentu pertanyaan kemana larinya dana potongan sebesar Rp 25.000 itu masih menjadi pertanyaan bagi sejumlah masyarakat di Depok. Pikiranrakyat-depok.com pun mencoba menelusuri kemana larinya dana potongan tersebut.
Alih-alih mendapatkan kabar terkait dana potongan tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengabarkan dalam pendataan penerima manfaat bantuan sosial, terdapat sejumlah warga dari komplek elite.
Baca Juga: Bansos Virus Corona Saat PSBB di Depok Tak Merata, Warga Mengeluh
Skema bantuan sosial untuk menanggulangi bencana COVID-19 di Kota Depok ini sebenarnya telah mengalir dari tiga pos dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut saat ini bantuan itu berasal dari Gubernur Ridwan Kamil sebesar Rp 500.000 memanfaatkan APBD Jawa Barat.
Selain itu, ada juga bantuan dari Presiden Joko Widodo sebesar Rp 600.000 melalui Kemensos, dan bantuan yang digelontorkan dari APBD Kota Depok sendiri.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah mendata sebanyak 30.000 warga akan dibantu dengan masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan Rp 250.000 sehingga total yang dianggarkan melalui APBD sebesar lebih kurang Rp 7,5 miliar.
Baca Juga: Tak Punya Smartphone untuk Belajar di Rumah, Siswa di Depok Dapat Bantuan
Saat dikonfirmasi pada Selasa 14 April 2020, Mohammad Idris menyebutkan bahwa bantuan dari Pemkot Depok akan cair hari itu ke masing-masing penerima bantuan.
Saat dikonfirmasi di hari yang sama, Kepala Bidang Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan.
"Yang pasti yang akan cair hari ini (Selasa 14 April 2020) baru dari Pemkot Depok. Bantuan gubernur dan bantuan presiden belum tahu kapan-kapannya," ungkap Kiki saat dikonfirmasi pikiranrakyat-depok.com pada Selasa, 14 April 2020 lalu.
Setelah empat hari usai pencairan bantuan Pemkot Depok, banyak warga yang mengeluh. Keluhannya lantaran banyak warga yang seharus menerima bantuan tersebut justru meleset dari pendataan.
Baca Juga: Peternak Bariskan 150 Domba untuk Bentuk Formasi Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Medis
Permasalahan itu terjadi di lingkungan RT 2, RW 6, Kampung Benda Barat, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok.
Ketua RT setempat, Suryana mengatakan sudah mendaftarkan 49 keluarga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan lantaran terdampak PSBB.
Dari seluruh keluarga yang didaftarkan tersebut, tidak ada satu pun warga yang menerima bantuan Wali Kota sebesar Rp 250.000.
Suryana menyampaikan masalah itu tidak hanya terjadi di lingkungan yang dipimpinnya.
Baca Juga: Tak Punya Smartphone untuk Belajar di Rumah, Siswa di Depok Dapat Bantuan
"Ada di RT 3, RW 1, zonk (tidak mendapat bantuan) satu RT. Kemudian di RW 10 ada juga, di RT 3 Blok Sawo, 3 RT tidak mendapat bantuan. Ini luput dari perhatian pemerintah," ujar Suryana.
Hal serupa juga dialami Udin, Ketua RT 2 RW 19 di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Ia mengatakan bahwa sudah mengusulkan sebanyak 200 orang warga yang sudah sesuai dengan yang diinstruksikan pemerintah setempat namun hanya 25 orang yang dikonfirmasi menerima bantuan ini.
Kategori yang diminta yaitu warga yang dirumahkan dari tempat kerja, tidak mampu, janda tua, dan janda yang punya tanggungan anak masih sekolah.
Lantas Udin merasa bingung bagaimana mau menginformasikan berita tersebut khususnya, kepada warga yang tidak menerima.
Baca Juga: Ancaman Kebakaran Hutan Dekati Bekas Situs Nuklir Chernobyl di Ukraina
“Warga saya belum ada yang tahu soalnya pak RW nyerahinnya tadi ba'da Maghrib. Tidak tahu ini besok bakalan ribut apa enggak nih warga saya,” kata Udin.
Saat disinggung soal bantuan sosial bagi warga Depok, Idris juga tidak bisa memungkiri bahwa pendataan yang saat ini dilakukan harus diveluasi.
Misalnya soal bantuan Gubernur, saat itu Pemerintah Provinsi meminta agar Depok segera menyerahkan data penerima bantuan dalam jangka waktu dua hari.
Sementara camat dan lurah dinilainya masih lamban untuk mendata warga khusunya warga non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Baca Juga: Cek Fakta: Dikabarkan Mertua Putra Nababan Meninggal, Simak Faktanya
Berangkat dari masalah ini Idris meminta agar pendaftaran dibuka melalui email.
Namun data yang masuk ke dalam email tersebut tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut sehingga justru 'jebol'.
Jebolnya data tersebut diketahui Idris lantaran ada 50 persen warga di perumahan elite masuk dalam pendataan daftar penerima bantuan tersebut.
“Jebolnya data, ada satu perumahan elit itu 50 persen warganya masuk daftar penerima itu. Nah itu jadi masalah. Itu evaluasi kami,” kata Mohammad Idris kepada Pikiranrakyat-depok.com pada Sabtu, 18 April 2020.
Baca Juga: Keindahan Labirin Gua Bawah Laut Meksiko Berhasil Diabadikan Penyelam
Menyoali kejadian ini, Idris mengaku akan segera mendata ulang untuk mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi.
“Alhamdulillah sudah ada tambahan termasuk dari kemensos untuk bantuan sosial,” ujarnya.***