PR DEPOK - Baru-baru ini, Menpolhukam Mahfud MD yang juga saat ini telah mencolakan diri sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024 tahun depan mengutarakan permintaan untuk pejabat dan pegawai di lingkungan kementeriannya untuk bersikap netral dan tidak terlibat secara langsung politik praktis.
Mahfud MD juga memberi pesan kepada para stafnya untuk tidak perlu ikut-ikutan urusan politik. Katanya tidak usaha mendukungnya atau tidak mendukungnya karena itu urusan pribadi dan keluarga masing-masing.
"Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikutan urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya, itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah," ujar Mahfud MD untuk Antaranews.com yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com pada Jumat, 20 Oktober 2023.
Menteri berusia 66 tahun itu juga menambahkan pesan kepada stafnya agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak yang lainnya.
Baca Juga: 8 Bakso Populer dan Enak yang Buka Setiap Hari di Kuningan Jawa Barat, Cek di Sini Lokasinya
Kemudian ia menegaskan kembali bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah urusan pribadinya, dan ia mengakatakan bukan sebagai Menkopolhukam.
"Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menpolhukam atau menolak Menpolhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menpolhukam," katanya.
Mantan ketua Mahkamah Konstusi Republik Indonesia (MKRI) tahun 2008-2013 itu juga meminta untuk seluruh pejabat dan pegawai di Menpolhukam untuk melanjutkan produktifitas baik yang selama ini sudah dijalankan.
Ia menambahkan jika semua pejabat, aparat, dan institusi pemerintah harus bersikap netral selama pemilu 2024 berlangsung.
Baca Juga: JOS TENAN! Ini 5 Nasi Goreng di Salatiga Rating Tinggi dan Terenak yang Wajib Dicoba
"Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu berjalan netral," tutur Menteri yang berasal dari alumni Universitas Islam Indonesia itu.
Seperti yang dikatakannya bahwa politik yang harus dikembangkan di lingkungan Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, dan politik ideologis supaya ideologi pancasila, konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya dapat ditegakkkan dengan seperti seharusnya.
Kemudian ia menghimbau jika etika dan moral politik harus tetap berdasar budaya Indonesia, serta tidak boleh mengikuti politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menkopolhukam.
"Politik Kita, Politik Kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor," tambahnya.
Kata Mahfud MD, pesan himbauan tersebut tidak hanya untuk pemilu presiden dan wapres saja, namun juga ditunjukan untuk pemilu legislatid dan pemilu kepada daerah.***