PR DEPOK – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie ingatkan para pejabat agar menempatkan jabatan sebagai alat memberi yang sebaik-baiknya.
Hal itu dilontarkan Jimly pada acara seminar Hari Antikorupsi Sedunia bertajuk "Pendidikan Antikorupsi untuk Generasi Muda Islam" yang diselengarakan GPII Jakarta Raya secara daring, Rabu 9 Desember 2020 kemarin.
Selain itu, Jimly juga mengingatkan para pejabat untuk mendahulukan kemaslahatan masyarakat, dan bukan untuk meminta sesuatu yang bukan haknya.
Baca Juga: Hasil Quick Count Klaim Gibran-Bobby Unggul, Hasto Kristiyanto: Keluarga Presiden Jokowi Kredibel!
“Awal dari korupsi adalah ketika seseorang memiliki jabatan namun berniat untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan berniat untuk memberi,” kata Jimly dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Lebih jauh, Jimly menuturkan bahwa dalam prinsip Islam, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sehingga, mental untuk mengambil sesuatu dari sebuah jabatan adalah berlawanan dengan nilai-nilai yang dipercayai Islam.
“Khoirunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya,” ucapnya.
Baca Juga: Quick Count Pilkada Gibran-Bobby Unggul, Umar Syadat ke Jokowi: Selamat Pak, Semoga Kaesang Menyusul
Di pihak lain, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri menyebutkan bahwa kebanyakan persoalan korupsi berawal dari gaya hidup mewah.
Maka dari itu, Taufan menilai penanaman gaya hidup sederhana dalam pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini.
Hal itu bertujuan untuk memberi pemahaman betapa pentingnya menjalankan gaya hidup yang dianjurkan agama tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi perlu dijadikan kurikulum dalam institusi pendidikan formal.
Baca Juga: Habib Rizieq Akhirnya Buka Suara: Jumlah Mereka Banyak Sekali, Silih Berganti Kejar Mobil Saya!
“Sebab, banyak oknum yang senang memperjualbelikan jabatan dan pengaruh. Sehingga ke depannya, butuh penanaman pendidikan antikorupsi yang lebih serius,” kata Sulhy.
Di samping itu, Sulhy menilai bahwa kelompok aktivis juga harus dilibatkan terutama dalam pengawasan dan pengawalan roda pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta.
Ia mengungkapkan, semua elemen harus ikut berperan dalam mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta guna mencegah dan melawan budaya korupsi di daerah tersebut.
Baca Juga: Hasil Quick Count Klaim Bobby-Aulia Unggul, Ferdinand Hutahaean: Selamat, Medan Jadi Kota Toleran!
“Oleh karena itu, saya mengajak para aktivis mengawasi proses penganggaran dan penggunaan APBD DKI Jakarta, termasuk penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMD) pada BUMD DKI Jakarta,” ujarnya.***