PR DEPOK - Skema distribusi bantuan sosial (bansos) tahun 2021 akan segera diperbaiki oleh Kementerian Sosial RI.
Hal ini dilakukan untuk memastikan agar bantuan yang diterima nantinya utuh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakannya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, pada Jumat, 8 Januari 2021.
Baca Juga: Hendropriyono Tanggapi Kericuhan di Capitol AS: Kapitalisme Justru Merusak Demokrasi itu Sendiri
"Kita evaluasi, laporan dari bank dan kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan dan foto penerima bantuan, kalau dulu tidak ada fotonya," ujar Mensos Risma.
Pada tahun ini, penyaluran bantuan tunai langsung diterima lewat PT Pos Indonesia serta Himpunan Bank Negara (Himbara). Sedikitnya akan ada 10 juta penerima bansos melalui akses data kependudukan.
"Pencairan sudah mulai sejak 4 Januari kemarin. PT Pos door to door yang Himbara saya minta lansia, sakit, dan disabilitas itu door to door juga, bank mungkin kesulitan tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan Kementerian BUMN, akan diserahkan ke PT Pos dari bank," kata Mensos Risma dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Lebih lanjut, Risma mengatakan tujuan dari perbaikan skema itu, juga untuk mengarahkan penerima bantuan agar bisa benar-benar keluar dari status kemiskinan.
Baca Juga: Datang Lebih Cepat Dari Jadwal, Gisel Sudah Tiba di Polda Metro Jaya Sebelum Pukul 10.00 WIB
"Kemiskinan ada tiga kategori, hampir, miskin, dan sangat miskin. Yang terakhir ini akan kita angkat, berat memang tapi kita akan lakukan secara bertahap melalui program pemberdayaan," ucap Risma.
Program pemberdayaan itu di antaranya ialah optimalisasi pemberdayaan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan ternak ikan, perbengkelan, las, pembuatan pupuk kompos, serta budi daya tanaman hidroponik khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.
"Di tempat ini juga kita merencanakan pembangunan rumah susun bekerja sama dengan Kementerian PU, anggaran dari mereka (Kemen PU)," kata Mensos Risma menambahkan.
Pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat juga ditekankan Risma, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai keinginan masyarakat.
Baca Juga: Desak Risma Tangani ‘Manusia Silver’, Teddy Gusnaidi: Minta Jajaran Ibu Bina Mereka
Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam memetakan permasalahan aktual masyarakat guna membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
"Contohnya, masalah air bersih di Papua berdasarkan hasil pemetaan kami. Ditindaklanjuti dengan Kementerian PU untuk penyediaan air bersihnya. Kemudian KIP untuk sektor pendidikan, lalu ada anak jalanan yang produksi sepatu di Cibaduyut," ujar Mensos Risma.
Risma juga menuturkan, saat ini tidak bisa lagi hanya bicara program yang sama, namun harus sesuai dengan keinginan masyarakat agar bisa maksimal.
Selain menjalankan program yang sudah ada di dalam DIPA, Risma juga menginginkan bantuan tersebut jangan hanya sekadar masyarakat untuk terima bansos, melainkan program pemberdayaan turut berjalan.
Baca Juga: Terang-terangan Sebut Fadli Zon, Husin Shihab: Akibat Doyan Nyinyirin Orang yang Kerja Ikhlas
"Saya ulangi sekali lagi, ada gap (jarak) antara kebutuhan dan bantuan. Progam bansos ini sebisa mungkin juga menghasilkan tambahan pendapatan jadi selain kita berikan pekerjaan, mereka juga kita dorong untuk menambah penghasilan mereka. Tidak bisa hanya, oh, tugasnya memberikan bantuan tapi juga kita berdayakan," kata Risma.***