PR DEPOK - Barisan Kader (Barikade) Gus Dur menyampaikan surat terbuka/somasi kepada politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik karena menyebut makam Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dibiayai oleh negara.
Sebelumnya, Rachland Nashidik di akun Twitternya @RachlanNasidik pada Rabu, 17 Februari 2021 menyampaikan pandangannya ihwal pembangunan museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah menjadi sorotan publik karena diduga ada kucuran dana senilai Rp9 miliar rupiah dari APBD Kabupaten Pacitan.
"Tak ada yang salah dengan Museum Kepresidenan. Kita punya Museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari presiden-presidennya. Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa juga rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa, dan objek wisata bagi pendapatan daerah," kata Rachland.
Tak sepaham dengan Rachland Nashidik, seorang warganet lantas membalasnya dengan menyebut pembangunan museum tak sepantasnya didanai oleh negara terlebih saat ini pandemi Covid-19 masih menyelimuti Indonesia.
Rachland pun menepis anggapan tersebut, ia bahkan membandingkan makam Gus Dur yang dikatakannya juga dibangun negara.
“Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov – itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketiga, sebagai pembanding, Anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara?,” kata Rachland.
Cuitan itu lantas mengundang reaksi dari Barikade Gus Dur. Dianggap telah melecehkan para Santri Gus Dur, pernyataan Rachland dinilai sangat tendensius serta mengada ngada.
“Bahwa apa yang Saudara katakan adalah sangat tidak benar atau tendensius dan mengada-ada dan membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan. Oleh karena makam Gus Dur sepenuhnya dibiayai oleh keluarga inti," kata Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha dalam surat terbuka.
Barikade Gus Dur menyebut bahwa pembangunan makam presiden ke-4 RI itu dibiayai oleh keluarga inti. Adapun andil negara dalam pembangunan makam Gus Dur adalah untuk membiayai akses jalan menuju pemakaman.
“Bahwa negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan demi kelancaran lalu lintas karena ribuan peziarah hadir setiap hari sepanjang tahun dan Museum Islam Nusantara. Jadi sama sekali tidak untuk membiayai makam Gus Dur,” ujarnya melanjutkan.
Oleh sebab itu, Barikade Gus Dur mendesak Rachland Nashidik untuk meminta maaf sebelum dilakukannya tindakan hukum.
"Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mendesak dengan tegas agar Saudara mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf, sebelum kami melakukan tindakan hukum,” ujar Priyo Sambadha menutup somasi.
***