PR DEPOK - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas di Bandara Soekarno Hatta.
Hal itu diminta Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyikapi banyaknya warga negara asing (WNA) India yang masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat sewaan.
"Kasus ini hanya yang kebetulan terungkap, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak. Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa," kata Netty.
Lebih lanjut, dia menduga bahwa pada kasus yang baru saja terjadi terdapat mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam di bandara tersebut.
"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," ujarnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi DPR RI.
Bukan tanpa alasan dirinya meminta hal demikian, Netty mengatakan bahwa keselamatan dalam negeri harus diutamakan, karena beberapa negara, termasuk India saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan.
"Bagaimana mungkin mereka bisa bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan keterbatasan jumlah vaksin, ruang isolasi, nakes, dan lain-lainnya," tuturnya.
Pemerintah, menurut Netty, harus mewaspadai serta memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat.
"Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah ke depannya," kata istri dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ini.
Baca Juga: Setuju KKB Disebut Teroris, Ruhut Sitompul: Tolong Jangan Berdialog dengan Segelintir Teroris KKB
Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib WNI yang saat ini berada negara dengan kasus Covid-19 tinggi.
"Segera berikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait. Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi," ucap Netty mengakhiri.***