PR DEPOK - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim memberikan tanggapannya terkait adanya vaksin Covid-19 berbayar yang rencananya akan diperjualbelikan oleh salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kimia Farma.
Luqman Hakim mengulas kembali perkataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menegaskan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia ialah gratis.
Ia memperjelas kembali bahwa vaksin Covid-19 itu gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali untuk masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Elon Musk Sebut Dirinya Tidak Ingin Menjadi CEO dari Perusahaan Tesla
"Presiden @jokowi : “…bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat adalah GRATIS, sekali lagi GRATIS tidak dikenakan biaya sama sekali…”," ujar Luqman Hakim.
Lebih lanjut, Luqman Hakim menegaskan bahwa ia bersama partainya yakni PKB sebagai koalisi Presiden Jokowi akan terus mengawal kebijakan vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat.
"PKB sbg koalisi Presiden @jokowi akan terus mengawal kebijakan vaksin covid-19 GRATIS utk masyarakat. @cakimiNOW @EmHasanuddin @ninikwafiroh," kata Luqman Hakim, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @LuqmanBeeNKRI, pada Selasa, 13 Juli 2021.
Diketahui, bahwa terkait vaksin Covid-19 berbayar ini menjadi perdebatan publik lantaran sebelumnya Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa vaksin Covid-19 adalah gratis.
Terkait hal itu, Kimia Farma kini telah menyediakan 40.000 dosis vaksin berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi di enam kota Jawa dan Bali.
Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910, sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.
Lebih lanjut, setiap orang akan mendapatkan suntikan sebanyak dua kali, maka harga paket lengkap vaksin mencapai Rp879.140 per individu.
Rencananya, vaksin berbayar ini adalah vaksin impor jenis Sinopharm, dan akan mulai bisa masyarakat beli pada Senin, 12 Juli 2021, tetapi ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.***