PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini telah memberi keputusan untuk membatalkan vaksinasi Covid-19 berbayar yang rencananya akan diperjualbelikan oleh Kimia Farma.
Keputusan Presiden Jokowi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Negara Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut," ujar Pramono Anung.
Baca Juga: Merasa Terancam, Adam Deni Ungkap Alasan Laporkan Jerinx Kepada Polda Metro Jaya
Adapun sebelumnya Kimia Farma akan membuka program vaksinasi Gotong Royong mandiri dengan menggunakan vaksin Sinopharm untuk masyarakat.
"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," kata Pramono Anung.
Pernyataan dari Pramono Anung ini ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Ia menuturkan bahwa pada saat Pramono Anung mengumumkan kebijakan pemerintah tersebut tampak berbeda bobotnya.
Baca Juga: Fadli Zon Kritik Keras Menko Muhadjir Soal Indonesia Darurat Militer Hadapi Covid-19: Ngawur!
Menurut Rachland, Pramono Anung lebih bisa memberikan keyakinan pada publik. Ia menyebut bahwa penting sekali untuk presiden bisa memilih orang yang tepat dalam membantunya memerangi wabah Covid-19 ini.
"Saya perhatikan, beda bobot memang, jika @pramonoanung yang mengumumkan kebijakan pemerintah. Dia lebih bisa memberi keyakinan pada publik. Penting sekali bagi Presiden memilih orang-orang yang tepat dan punya kelas untuk membantunya dalam perang melawan wabah yang membunuh ini," ujar Rachland Nashidik, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @RachlanNashidik.
Pramono juga sempat menegaskan terkait vaksin Gotong Royong, yakni mekanismenya tetap melalui perusahaan, dan perusahaan yang akan membayar untuk karyawannya.
"Hal yang berkaitan dengan vaksin Gotong Royong mekanismenya tetap melalui perusahaan, dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada," ujar Pramono Anung.***