PR DEPOK - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan tanggapannya terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini berganti nama menjadi PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021.
Menurutnya, keputusan perpanjangan PPKM ini menyisakan lubang besar, seperti interaksi petugas dengan masyarakat di lapangan dan indikator target yang kandas untuk digapai.
"Bismillah, pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli. Keputusan yg menyisakan ‘lubang’ besar, spt interaksi petugas dgn masyarakat di lapangan & berbagai indikator target kandas digapai saat PPKM kmrn (Testing, tracing, penurunan mobilitas sampai positivity rate)," ujar Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, testing, tracing dan treatment merupakan kunci utama dalam mengendalikan pandemi.
"Terus dan terus diingatkan bahwa testing, tracing dan treatment merupakan kunci utama mengendalikan pandemi," kata Mardani Ali Sera.
Ia menjelaskan bahwa mau sebanyak apapun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberdayakan untuk atasi pandemi, akan kalah cepat dengan kecepatan penularan virus Covid-19.
"Sebanyak apa pun kapasitas/SDM yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi, akan kalah cepat dengan kecepatan virus ini," ujar Mardani, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @MardaniAliSera.
Lanjut, Mardani menyinggung peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, yang disebutnya sebagai jembatan banyak aktor kepentingan saat kasus Covid-19 melonjak.
"Terakhir, sedikit menanggapi ini.... perlu diakui beliau adalah jembatan banyak aktor kepentingan saat kondisi Covid-19 mengganas," kata Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, pastinya akan ada kesulitan terkait kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak.
Ia menegaskan bahwa dibalik kekuasaan yang besar tentu akan diiringi tanggung jawab yang besar pula, publik juga diperbolehkan untuk menegur jika pemerintah abai terhadap tanggung jawabnya.
"Tentu ada kesulitan menengahi kebijakan yang disenangi semua pihak. Tp satu hal yang harus selalu diingat, kekusaan yang besar akan diiringi tanggung jawab yang besar dan publik dibolehkan 'menegur' bila pemerintah luput dari tanggung jawabnya," kata Mardani Ali Sera.***