PR DEPOK - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, mengomentari pernyataan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, yang mengatakan bahwa pengecatan ulang pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak 2019
Yan Harahap mengkritik pernyataan Istana soal pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang sudah direncanakan sejak tiga tahun lalu itu.
Menurutnya, pengecatan ulang pesawat kepresidenan ini merupakan pemborosan, yang padahal bisa ditunda terlebih dahulu hingga kondisi bangsa membaik.
"Pemborosan. Rezim ini benar2 ‘bermental pemboros’. Kalau alasannya hanya karena sudah direncanakan dari 2019, kan bisa ditunda dulu, sampai kondisi bangsa yang lagi ‘krisis’, membaik," ujar Yan Harahap, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @YanHarahap.
Tak cukup sampai di situ, politisi Partai Demokrat itu menilai pemerintah seolah tidak memiliki sense of crisis.
Padahal, katanya melanjutkan, di saat kondisi pandemi Covid-19 yang memburuk di Indonesia, rakyat lebih membutuhkan daripada pengecatan ulang pesawat kepresidenan.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Rabu, 4 Agustus 2021, Mulai Pukul 9.00 hingga 16.00 WIB
"Gak punya sense of crisis. Rakyat lebih membutuhkan," katanya menambahkan.
Untuk diketahui, sebelumnya Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa rencana pengecatan ulang pesawat kepresidenan sudah ada sejak tahun 2019.
"Dapat dijelaskan bahwa pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak 2019 serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara," ujar Heru pada Selasa, 3 Agustus 2021.
Baca Juga: Syarat Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 untuk Cairkan BSU Rp1 juta
Tak hanya satu pesawat, ia menuturkan bahwa rencana pengecatan ulang pesawat kepresidenan ini dilakukan terhadap dya pesawat dan satu helikopter.
"Pengecatan Pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ," tuturnya.
Selain pengecatan ulang, lanjut Heru, dilakukan juga perawatan terhadap pesawat kepresidenan tersebut.
"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN. Selain itu, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan Covid-19, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melalukan 'refocusing' anggaran pada APBN 2020 dan 2021 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan," kata Heru Budi Hartono.***