PR DEPOK – Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut memberikan tanggapan mengenai usulan untuk menghapus presidential threshold atau batasan pencalonan presiden yang bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam cuitan Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 beberapa waktu lalu, Ferdinand Hutahaean mengkritisi beberapa hal terkait usulan agar Jokowi menghapus batasan pencalonan presiden.
Pertama, Ferdinand Hutahaean menilai bahwa salah satu syarat penghapusan batasan pencalonan presiden diambil dan diterbitkan dalam Perpu adalah adanya kekosongan hukum dan situasi mendesak.
“Syarat terbitnya Perpu itu salah satunya krn kekosongan hukum dan situasi mendesak. Syarat ini tidak terpenuhi sama sekali kecuali krn alasan kepentingan politik internal partai,” tulis Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Kedua, Ferdinand Hutahaean menyebutkan bahwa ide penghapusan batasan pencalonan presiden yang diusulkan oleh Partai Demokrat sebaiknya dibahas bersama DPR.
“Sebaiknya PD membawa ide penghapusan Presiden Treshold ini di rapat DPR, bkn menjebak Presiden,” tulisnya di akhir cuitan.
Untuk diketahui, ide menghapus batasan pencalonan presiden dan diterbitkan dalam perppu mencuat pasca Presiden Jokowi mengambil sikap tegas untuk menolak wacana presiden tiga periode.
Sikap tegas Jokowi lantas mendapat tanggapan positif dari anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan.
Syarief Hasan sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Jokowi yang menolak wacana presiden tiga periode.
Wakil Ketua MPR itu menilai sikap Jokowi yang menolak wacana presiden tiga periode dalam banyak kesempatan merupakan sikap membela demokrasi yang diharapkan masyarakat.
“Kita sangat mengapresiasi dan bersyukur dengan komitmen presiden kita yang konsisten membela demokrasi. Selaku Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat saya berulang kali menyatakan persetujuan dengan sikap Presiden Jokowi tersebut” ujar Syarief Hasan seperti dikutip dari situs resmi MPR.
Baca Juga: Link Live Streaming AC Milan vs Venezia di Liga Italia Kamis, 23 September 2021 Pukul 1.45 WIB
Akan tetapi, menurutnya Jokowi bisa berbuat lebih untuk membela demokrasi, salah satunya dengan mengambil inisiatif untuk membuka ruang seluas-luasnya kesempatan bagi putra/putri terbaik bangsa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Hal ini bisa dilakukan Presiden Jokowi dengan menghilangkan batasan pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang bagi calon pemimpin terbaik yang selama ini digunakan.
“Jika Presiden Jokowi mengambil inisiatif politik menghilangkan batasan demokrasi ini, dengan mengeluarkan Perppu, adalah terobosan politik yang sangat bijaksana dan tepat. Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang teguh dan konsisten membela nilai-nilai demokrasi, membuka keran politik untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra/puteri terbaik bangsa, dan memberikan banyak alternative kepada Rakyat untuk memilih dan menjadi pemimpin bangsa berikutnya,” ujarnya.***