PR DEPOK - Wacana Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan BBM bersubsidi menjadi polemik di berbagai kalangan.
Rencananya, pemerintah tahun depan akan menghapus BBM subsidi jenis premium dan pertalite di pasaran.
Tentu wacana penghapusan premium dan pertalite ini menuai kritik karena dianggap memberatkan bagi rakyat.
Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca juga ikut berargumen dan mengkritik rencana yang terlanjur mencuat ke publik itu.
Menurutnya, selain memberatkan rakyat wacana penghapusan BBM subsidi itu juga kurang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasannya.
Panca menyebut bahwa di zaman pemerintahan SBY, hal-hal semacam kenaikan BBM selalu dikonsultasikan dengan DPR.
Baca Juga: 4 Kebohongan Pasangan yang Tidak Dapat Diterima dalam Suatu Hubungan
"Era SBY kalau menaikkan BBM dikonsultasikan dengan DPR. Kalau sekarang DPR cuma jadi stempel pemerintah aja. Ada yang protes mic dimatikan. Iya nggak sih?" tulis Panca melalui akun Twitter @panca66.
Ia juga menyayangkan peran DPR sekarang yang ia nilai kurang kentara untuk mengawasi kinerja pemerintah.
Bahkan ia menyebut DPR sekarang mayoritas adalah stempel pemerintah saja karena apapun yang disodorkan pemerintah nyaris selalu disetujui tanpa ada kajian mendalam.
Baca Juga: Anak Panda Raksasa Pertama Lahir di Singapura, Jadi Lambang Keharmonisan Hubungan dengan China
Panca juga menyindir kejadian di beberapa tahun lalu saat Fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan keberatan namun tidak diindahkan pimpinan rapat.
Ia menyebut sekarang ini ada yang ingin menyampaikan protes di parlemen ada kemungkinan untuk tidak digubris atau dimatikan mic-nya saat menyampaikan pendapat.
Panca juga membandingkan kenaikan BBM di era SBY dan Jokowi beserta perbedaannya.
Menurutnya pemerintahan SBY selalu menjaga komunikasi dengan parlemen jika akan menaikan harga BBM dan tidak semena-mena.
Baca Juga: 3 Konsep Pernikahan Ini akan Jadi Tren di Tahun 2022
Isu penghapusan BBM subsidi ini memang tengah jadi pembahasan hangat di berbagai kalangan.
Langkah pemerintah dinilai banyak pihak kurang tepat karena saat ini Indonesia belum bisa lepas sepenuhnya dari pandemi Covid-19.
Selain itu, penghapusan pertalite dan premium juga dinilai kalangan buruh memberatkan mereka karena kenaikan UMK tahun ini dinilai sangat rendah.
Baca Juga: Musni Umar: Anies Baswedan Didepak dari Kabinet karena Gak Becus Kerja adalah Fitnah
Oleh karenanya, wacana penghapusan BBM jenis premium dan pertalite ini menarik banyak protes di.***