PR DEPOK - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon memberikan kritik keras terhadap Keppres No.2 Tahun 2022, tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Fadli Zon meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, agar Keppres No.2 Tahun 2022 direvisi, karena menurutnya banyak data sejarah yang salah.
Adapun Fadli Zon menjelaskan bahwa dalam Keppres tersebut selain telah menghilangkan peran Soeharto, juga menghilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
"Saya sudah baca Keppres No 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah banyak salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sebagai Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd," ujar Fadli Zon.
Baca Juga: Pengumuman Lolos Kartu Prakerja Gelombang 23 Ditandai oleh 2 Hal Ini, Simak 5 Penyebab Gagal Seleksi
Menanggapi kritik tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa sejarah itu fakta, jika diperdebatkan maka yang berhak menentukan kebenaran ilmiahnya ialah sejarawan, dan forum ilmiah yang ditulis dalam Naskah Akademik.
"Sejarah itu fakta. Jika faktanya beragam dan diperdebatkan maka yang menentukan kebenaran ilmiahnya adalah sejarawan dan forum ilmiah yang ditulis dalam Naskah Akademik. Sejarawan UGM bilang "tepat" jika nama Soeharto tak masuk Kepres sebab Kepres bukan historiografi," kata Mahfud MD.
Lebih lanjut, Fadli Zon kembali menimpali dengan mengungkap bahwa doktornya juga dibidang sejarah, dan dirinya juga meneliti PDRI.
Baca Juga: Korea Utara Lakukan Uji Coba Rudal Kesembilan Jelang Pemilihan di Korea Selatan
Adapun Fadli Zon menjelaskan bahwa dulu mulanya Jenderal Sudirman tak mau bertemu dengan Soekarno-Hatta, hingga pada akhirnya dibujuk oleh Soeharto, dan mau bertemu.
"Kebetulan Doktor saya bid sejarah dari @univ_indonesia . Saya juga meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara-gara konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jend Sudirman pun mulanya “enggan” bertemu Soekarno-Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu," kata Fadli Zon.
Sementara itu karena persoalan tersebut, Fadli Zon mengatakan kepada Mahfud MD untuk mengajak sejarawan tersebut untuk berdiskusi atau berdebat terkait Keppres No.2 Tahun 2022.
Fadli Zon menegaskan di dalam perdebatan itu nantinya bisa beradu data dan fakta, tetapi jangan sampai membelokkan sejarah.
"P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!," ujar Fadli Zon, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @fadlizon.
Atas ajakan tersebut, Mahfud MD mengatakan agar Fadli Zon mengajak sendiri sejarawan tersebut jika mau berdebat, bisa dihubungi.
Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak perlu ikut berdebat, dan dirinya menyatakan tak sempat menjadi panitia debat.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi Panitia debat," kata Mahfud MD.
Terkait persoalan tersebut, sempat ramai di media sosial Twitter dan mendapat banyak komentar dari masyarakat.***