PR DEPOK - Banjir di Kudus, Jawa Tengah semakin meluas hingga 21 Desa yang tersebar di lima kecamatan.
“Jika sebelumnya hanya empat kecamatan yaitu Kecamatan Jati, Undaan, mejobo, dan Kaliwungu hari ini Senin, 2 Januari 2023 bertambah kecamatan Jekulo,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kudus Munaji di Kudus.
Desa yang terkena banjir di Kecamatan Jati tersebar di empat desa, yaitu meliputi Desa Jati Wetan, Desa Kapuan, Desa Tanjung Karang dan Desa Jati Kulon.
Sedangkan di Kecamatan Undaan banjir tersebar di empat Desa Ngemplak, Desa Karangrowo, Desa Wates, dan Desa Undaan Lor.
Baca Juga: Jakarta Utara Berpotensi Banjir Rob, BPBD Himbau Masyarakat untuk Waspada
Banjir juga terjadi di Kecamatan Mejobo yang tersebar di tujuh Desa yaitu Desa temulus, Mejobo, Payaman, gulang, Hadiwarno, Kesambi, dan Kirig.
Kecamatan Kaliwungu mengakibatkan tiga desa terdampak banjir, yaitu Desa Setrokalangan, Kedungdowo dan Banget.
Kecamatan Jekulo tersebar di tiga desa yaitu Desa bulungcangcangkring, Bulung Kulon, dan Sadang. Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara
Akibat banjir tersebut 27.554 orang terdampak dan warga yang mengungsi juga bertambah menjadi 652 orang dari data sebelumnya 643 orang.
Baca Juga: BPBD Imbau Warga Pesisir Utara Jakarta Waspada Banjir Rob pada 3-10 Januari 2023
Ada yang mengungsi di Gedung DPRD Kudus, tempat ibadah, balai desa, gedung PKK, SD serta TPQ.
Sebelumnya warga yang mengungsi tersebar di sembilan tempat pengungsian yang disediakan, pemerintah maupun masyarakat.
Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudu Mundir warga yang mengungsi karena pemukiman mereka kebanjiran yang jumlahnya sangat meningkat signifikan.
Warga yang mengungsi tersebut tersebar di sembilan tempat pengungsian yang disediakan pemerintah maupun masyarakat.
Baca Juga: Genangan Banjir di Wilayah Semarang Surut, KA Lintas Utara Kembali Normal
Mundir mengatakan pemerintah sudah menyalurkan bantuan logistik ke tempat pengungsian warga yang terdampak banjir, termasuk pengungsian yang disediakan oleh pemerintah desa.
Bantuan bagi warga yang terdampak juga datang dari masyarakat dan perusahaan.
Mundir menyampaikan bahwa, pemerintah desa juga diperkenankan menggunakan anggaran desa agar menangani dampak banjir. ***