Penetapan Idul Adha Berbeda dengan Pemerintah, PP Muhammadiyah Ajak Warganet Fokus pada Kesalihan Digital

20 Juni 2023, 17:15 WIB
Logo Muhammadiyah. /Pikiran Rakyat/Irwan Suherman/

PR DEPOK – Dalam Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/M/MLM/I.0/2023, ditetapkan bahwa 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada Senin, 19 Juni 2023, dan 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Keputusan ini berbeda dengan penetapan pemerintah yang menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 H pada 20 Juni 2023. Sehingga tanggal 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan, menjelaskan bahwa baik pemerintah maupun PP Muhammadiyah telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan masing-masing terkait perbedaan waktu penetapan Hari Raya Idul Adha 1444 H.

Irwan menekankan bahwa setelah penetapan tersebut, warga Muhammadiyah tidak perlu lagi berdebat atau merendahkan ketentuan yang berbeda dengan kelompok lain, termasuk kelompok yang mengikuti penetapan pemerintah.

Baca Juga: Rekomendasi 3 Warung Sate Kambing di Depok, Dijamin Ketagihan!

Ungkap Irwan Akib dalam acara Milad ke-60 Unismuh Makassar, Ikhtilaf ini tidak perlu diperdebatkan. 

“Tidak usah lagi diperdebatkan. Mari melaksanakannya sesuai keyakinan masing-masing, tidak perlu saling menyinggung di media sosial sampai masuk pada ranah hukum, seperti pada pelaksanaan Idul Fitri yang lalu,” ungkap Irwan Akib pada, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari laman resmi muhammadiyah.or.id, Senin (19/6) dalam acara Milad ke-60 Unismuh Makassar.

Irwan menjelaskan bahwa di sinilah pentingnya pengembangan kesalehan digital sebagai pedoman bagi warganet Persyarikatan Muhammadiyah dan secara umum agar lebih santun dalam berinteraksi di media sosial.

Baca Juga: Ingin Dapat Bansos PKH 2023 hingga Rp 750 Ribu? Daftar Online Disini Hanya Pakai HP dan KTP

Kesalehan digital, yang merupakan hasil dari Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta, bukan hanya berlaku saat warganet berdebat mengenai urusan agama di media sosial, tetapi juga dalam konteks kebangsaan.

Dalam menghadapi tahun politik 2024, kesalehan digital menjadi penting agar polarisasi seperti yang terjadi pada tahun 2019 tidak terulang kembali. Hal ini menjadi perhatian bagi semua kelompok pendukung dalam Pemilu 2024.

“Kesalihan digital adalah satu satu poin keputusan Muktamar Solo, yang perlu terus disosialisasikan, apalagi menjelang Pemilu 2024.” kata Irwan.

Baca Juga: Login cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Juni 2023 Secara Online

Irwan memberikan pesan kepada kader Muhammadiyah agar tidak terjebak dalam polarisasi politik seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Oleh karena itu, penting bagi seluruh komponen bangsa untuk menjalin silaturahmi dengan semua pihak.

“Apapun pilihan kita, jangan sampai dampaknya seperti Pemilu 2019 kemarin. Alhamdulillah Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah bersilaturahmi dengan PBNU, kemudian dengan wali gereja dan seterusnya,” ungkapnya.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menjalin silaturahmi dengan PBNU, gereja, dan berbagai pihak lainnya," ujar Irwan.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Coto di Makassar yang Menggugah Selera dengan Tempat, Rating, dan Harganya

Melalui silaturahmi yang melintasi organisasi dan agama, diharapkan dapat menghindari perpecahan dan membangun bangsa Indonesia yang pluralis secara bersama-sama.

“Kita berharap seluruh komponen masyarakat memiliki paham yang sama. Bagaimana kita membangun bangsa ini secara bersama-sama tanpa harus terjadi perpecahan,” tandasnya.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Muhammadiyah

Tags

Terkini

Terpopuler