PR DEPOK - Jelang tahun pemilihan umum (pemilu), sejumlah nama calon presiden dan calon wakil presiden nampaknya mulai dikumandangkan partai-partai pendukungnya.
Baliho-baliho partai juga mulai ditampilkan ke publik, untuk mendongkrak elektabilitas capres dan cawapres pilihannya.
Seperti yang diketahui, pasangan Anies Baswedan kini telah mendeklarasikan nama cawapres dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Muhaimin Iskandar atau yang biasa disebut Cak Imin.
Sebelumnya, Anies Baswedan sempat disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari partai Demokrat.
Baca Juga: Yuk Mampir! 5 Warung Bakso Terenak dan Nagih di Yogyakarta, Dijamin Bikin Kenyang
Namun, kini anak dari mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tersebut nampaknya harus mencari pasangan lain.
Belakangan ini nama AHY juga digadang-gadang bakal merapat ke kubu Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Jendral PDI Perjuangan (PDIP) yakni Hasto Kristiyanto, keputusan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo bergantung pada keputusan Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer Besok, 12 September 2023: Waktunya untuk Mengatur Keuangan Agar Tidak Boros
"Kalau capres sudah ditetapkan (Ganjar Pranowo), tetapi siapa yang menjadi cawapres itu kan ranah Ibu Ketua Umum (Megawati)," kata Hasto Kristiyanto, dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari AntaraNews.
"Tidak ada kepentingan politik sesaat, semua dipersiapkan dengan baik demikian pula terkait dengan cawapresnya," sambung sekjen PDIP itu.
Penetapan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres dari kubu PDIP diyakini berkaca dari pengalaman Joko Widodo (Jokowi), yang telah dua kali ditetapkan sebagai capres dari partai berlogo banteng tersebut.
Baca Juga: Gempa Bumi di Maroko: 2.122 Orang Tewas hingga Masjid Legend dari Abad ke-12 Runtuh
Akan tetapi, bergabungnya AHY ke kubu PDIP dinilai kurang baik, yang mana ia lebih didukung untuk gabung dengan kubu Prabowo Subianto dengan partai Gerindra.
Prabowo Subianto juga masih belum menginformasikan secara resmi, siapa cawapres pilihannya, untuk berduet pada pemilu 2024 mendatang.
"Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik," ucap Siti Zuhro, yang merupakan Peneliti Ahli Utama BRIN.
Baca Juga: 4 Jasad Tanpa Kepala di Lampung Masih Misteri, Polisi Sebut Tak Ada Identitas tapi Ada Kesamaan
Siti Zuhro menegaskan bahwa kondisinya akan jauh berbeda, apabila partai Demokrat gabung ke kubu Gerindra, yang mana tidak membutuhkan banyak waktu untuk melakukan komunikasi politik.
Akan tetapi, Siti Zuhro juga menilai bukan tidak mungkin Demokrat bakal merapat ke PDIP, di tengah panasnya situasi politik saat ini.
Menurutnya, Partai Demokrat dan PDIP tentunya bakal memakan banyak waktu dan proses, untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian.
Peneliti Ahli Utama BRIN itu menambahkan, keputusan Parpol untuk berkoalisi tentunya bisa terjadi, ketika ada suatu chemistry antara kedua belah pihak antara ketua umum partai masing-masing.***