PR DEPOK - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan pandangan terkait respon debat calon presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, perbandingan antara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo terlihat jelas dari reaksi yang muncul selama acara nonton bareng di Posko Pemenangan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Hasto mengungkapkan bahwa Ganjar, dalam responnya, menyoroti perbedaan karakteristik antara Prabowo dan Jokowi.
Menurutnya, Prabowo tidak menunjukkan semangat dan ketegasan yang sama seperti Jokowi, terutama dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan melindungi rakyat Indonesia dari kekerasan dan pelanggaran HAM.
Baca Juga: Analisis Debat Capres: Anies-Prabowo Memanas, Ganjar Kehilangan Panggung?
Meskipun PDIP mengkritik perbedaan ini, optimisme terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tetap tinggi.
Hasto menyatakan keyakinannya bahwa pasangan ini mampu memperlihatkan jati diri kepemimpinan yang sesuai dengan harapan rakyat, termasuk pengalaman, etika, dan komitmen untuk menegakkan keadilan.
Salah satu contoh yang diangkat oleh Hasto adalah lambang pakaian yang dikenakan oleh Mahfud Md pada debat capres pertama.
Menurutnya, lambang tersebut mencerminkan semangat keadilan, khususnya dalam konteks ekonomi. PDIP berharap agar program bantuan sosial, seperti bansos dan BLT, dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran melalui program baru, yaitu KTP-Sakti.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Tempat Makan Bakso Rating Tinggi di Gorontalo, Cek Alamatnya
Namun, di sisi lain, laporan menyebutkan bahwa penyaluran bansos seringkali tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Beberapa penerima bansos tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat kurang mampu, dan kurangnya pembaruan data DTKS Kemensos serta kesadaran petugas lapangan menjadi hambatan utama.
Mengatasi masalah ini pemerintah menekankan peran aktif masyarakat sebagai kunci penyelesaiannya. Salah satu langkah efektif yang diusulkan adalah melaporkan penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria melalui aplikasi cekbansos. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga keadilan penyaluran bantuan sosial.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa bantuan dapat dihentikan bagi mereka yang seharusnya sudah mampu namun masih menerima bansos.
Proses melaporkan dapat dilakukan melalui aplikasi cekbansos, yang dapat diunduh melalui Playstore atau situs resmi kemensos.go.id. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penyaluran bansos dapat menjadi lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.***