PR DEPOK - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Mahfud MD mengenai adanya dukungan aparat dan pejabat terhadap pertambangan ilegal.
Dalam sebuah konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat pada hari Senin, Maruli menyampaikan bahwa pernyataan Mahfud masih kurang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan aparat.
Maruli menekankan bahwa istilah aparat dapat merujuk pada berbagai pihak, dan ia mengajukan pertanyaan tentang definisi aparat yang dimaksud oleh Mahfud.
Ia secara tegas menyatakan bahwa TNI Angkatan Darat telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajuritnya, dan yakin bahwa pihaknya tidak terlibat dalam mendukung pertambangan ilegal.
Baca Juga: Ramalan Shio Kelinci, Naga, Ular Selasa, 23 Januari 2024: Kegigihan akan Membuahkan Hasil Hari Ini
Pada debat keempat yang diadakan oleh KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC) pada malam Minggu, 21 Januari 2024, Mahfud MD mengungkapkan tantangan dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Menurutnya, tindakan ini tidaklah mudah karena melibatkan banyak pihak yang terkait dengan dunia mafioso.
Mahfud menjelaskan bahwa kompleksitas tersebut menjadi salah satu hambatan signifikan dalam mengambil langkah-langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan hukum.
Pernyataannya mencerminkan kesulitan dan kendala dalam menjalankan proses hukum terkait pertambangan ilegal yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat.
“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibekingi oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud MD, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: 5 Pantai Indah di Kabupaten Poso dengan Rating Tinggi
KSAD Menepis Klaim Mahfud: TNI Angkatan Darat Tidak Terlibat dalam Dukungan Tambang Ilegal
Dalam konferensi pers, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membantah klaim Mahfud MD mengenai adanya dukungan dari aparat pada pertambangan ilegal. KSAD menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat menjalankan asas hukum, dan tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum.
KSAD menyatakan bahwa dalam era sekarang, pihaknya tidak berani melakukan tindakan yang melanggar hukum karena khawatir akan tersebar melalui media sosial. Maruli menegaskan bahwa penerapan hukum akan dilakukan dengan cepat jika ada prajurit yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk mendukung tambang ilegal.
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin, 22 Januari 2024.
Baca Juga: Waspada! Peringatan Cuaca Ekstrem dari BMKG, Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Provinsi
Tanggapan KSAD terhadap Pernyataan Mahfud MD Mengenai Tambang Ilegal
KSAD mengungkapkan tantangan dalam merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut adanya dukungan dari aparat pada pertambangan ilegal. Maruli Simanjuntak mengajukan pertanyaan kritis mengenai definisi "aparat" dan menekankan kewaspadaan terhadap risiko melanggar hukum di era media sosial.
Berkaitan dengan kewenangan legalitas pertambangan, Maruli mengaku tidak mengetahui secara rinci. Namun, ia membuka peluang bagi semua pihak untuk melaporkan jika ada indikasi prajurit yang terlibat dalam aktivitas ilegal semacam itu.
“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.
Baca Juga: Gara-gara Acungkan Jari, 3 Orang Jadi Korban Pengeroyokan Penumpang Bus di Bandung
“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, di foto, saya yakin responnya cepat ini,” sambung KSAD.
Komitmen Hukum TNI AD: KASAD Menjamin Sanksi Bagi Prajurit yang Terlibat dalam Tambang Ilegal
KSAD menegaskan komitmennya terhadap asas hukum dengan menjamin sanksi bagi prajurit yang terbukti terlibat dalam mendukung tambang ilegal. Dalam konteks ini, Jenderal Maruli Simanjuntak menyinggung pengalaman masa lalu di mana prajurit yang terlibat dalam aktivitas ilegal menghadapi konsekuensi serius.
KSAD menegaskan bahwa prajurit yang terbukti mendukung tambang ilegal akan dikenai sanksi, sebagaimana kasus-kasus sebelumnya. Ia menyebut bahwa beberapa tahun lalu, banyak prajurit yang terlibat dalam penambangan ilegal mengalami pemecatan atau sanksi serupa.
Baca Juga: 5 Bakso Terenak dan Populer di Kabupaten Poso, Ini Alamatnya
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan kesulitan dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) karena keterlibatan mafianya. Ia juga menyinggung bahwa KPK baru-baru ini mengungkap bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia didukung oleh aparat dan pejabat.***