PR DEPOK - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir pemerintahan era sekarang saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud "Salam Metal" di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 3 Februari 2024.
Megawati meminta aparat penegak hukum tidak mengintimidasi rakyat, termasi simpatisan PDIP selama Pemilu 2024.
"Hei polisi, tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku,” katanya seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com pada Minggu, 4 Janauri 2024.
Megawati pun dengan tegas menyatakan bahwa pemilu adalah hak rakyat.
“PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Itu berarti, PDIP diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat!," katanya.
Untuk itu, Putri Presiden pertama RI Soekarno itu meminta masyarakat Indonesia segera sadar bahwa ada upaya segelintir pihak yang berupaya melanggengkan kekuasaan.
Baca Juga: Contoh Teks Ceramah Peringatan Isra Mi'raj 8 Februari 2024 Singkat Cocok untuk Acara di Sekolah
"Bayangkan, kalian merupakan pewaris kemerdekaan ini. Maka dari itu, kalian harus tahu siapa pun orangnya jika merasa sebagai warga negara Indonesia," ujarnya.
"Maka dari itu, sebenarnya kita tidak boleh terpecah karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga mengingatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) punya derajat yang sama di mata hukum, meskipun statusnya presiden.
Baca Juga: Daftar 7 Bakso Paling Enak dan Populer di Malang, Harganya Murah dan Porsinya Ngenyangin Pol!
"Mengapa demikian? Pasalnya perundangan kita bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada," katanya.
"Apa dia presiden, apa dia menteri, atau anggota TNI, Polri adalah rakyat Indonesia," ujar Megawati.
Di sisi lain, Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kesal dengan penurunan bendera PDIP saat kunjungan Presiden Joko Widodo di D.I. Yogyakarta pada Selasa, 31 Januari 2024.
Sementara itu, pada saat yang sama, bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak diturunkan. Padahal, menurut Hasto, PDIP adalah peserta pemilu resmi yang dijamin oleh Undang-Undang.***