PR DEPOK - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara terkait kenaikan harga beras baru-baru ini.
Arief menegaskan bahwa ada kaitan antara harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan harga jual beras. Jika GKP tinggi, maka beras pun mahal.
Namun, lanjut Arief, harga GKP berangsur turun menjadi Rp7.100 per kilogram dari sebelumnya Rp8.600 per kilogram.
"Harga GKP menurun secara bertahap sejak minggu kedua Februari 2024. Di tingkat petani sudah sekitar Rp7.100 per kilogram,” kata Arief dalam CNBC Ekonomi Outlook 2024 di Jakarta, pada Kamis, 29 Februari 2024 seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Dengan penurunan GKP ini, ia yakin harga beras akan stabil dalam dua sampai tiga minggu ke depan.
"Kalau harga gabahnya Rp8.000 per kilogram maka jangan heran harga berasnya Rp16.000 per kilogram. Tetapi, kalau harga berasnya Rp14.000 per kilogram, berarti harga gabahnya sekitar Rp7.000 per kilogram," katanya.
Baca Juga: 7 Lokasi Warung Soto Legendaris di Klaten yang Rasanya Pas dan Super Lezat, Yuk Mampir
Penyebab Harga Beras Naik
Dalam kesempatan itu, dirinya menjelaskan ada beberapa faktor penyebab harga beras mahal dalam beberapa waktu terakhir, antara lain kenaikan ongkos input produksi seperti pupuk, benih, sewa lahan, upah pekerja, dan lainnya.
“Mengapa harga beras tinggi? Selama 8 bulan terakhir mengalami defisit antara produksi dan konsumsi. Jika kita lihat tahun 2023, surplus hanya 340 ribu ton dengan kebutuhan nasional itu 2,5-2,6 juta ton (per bulan). Pada saat produksi demikian persaingan mendapatkan GKP (Gabah Kering Panen) berebut di tingkat petani," ujar Arief.
Baca Juga: 6 Mie Ayam Paling Enak di Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang Nggak Pernah Sepi Pengunjung
Lebih lanjut, Arief menjelaskan, Bapanas pun sudah menetapkan stok beras minimal yang dikelola oleh Perum Bulog sebanyak 1,2 juta ton. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar stok beras terus diperkuat hingga mencapai 3 juta ton.
Dengan Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini, pemerintah lebih leluasa melaksanakan program intervensi demi stabilisasi pangan. Namun, penguatan stok CPP tetap mengandalkan produksi dalam negeri.***