PR DEPOK - Pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) mendapat penolakan dari kaum buruh.
Pasalnya, Omnibus Law yang saat ini telah menjadi UU tersebut dinilai memberatkan para buruh dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan manajemen perusahaan.
Dalam proses pembahasan di DPR hanya dua fraksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja yakni Demokrat dan PKS.
Baca Juga: Edinson Cavani Pilih Nomor Punggung 7, Berikut Daftar Pemakai Angka Keramat di MU Era Liga Inggris
Wacana soal pindah negara ramai menjadi perbincangan warganet usai DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020.
Bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi menyatakan masyarakat tidak mampu alias miskin tidak bisa pindah warga negara.
Baca Juga: Kesal dengan UU Ciptaker, Sejumlah Warganet Ingin Pindah Kewarganegaraan, Berikut Syarat dan Caranya
"Yang mau pindah kewarganegaraan kan orang mampu, ya orang mampu mah suka-suka saja. Kalau orang ga mampu ya ga bakalan pindah," kata Baidowi seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
"Orang mampu jangankan pindah negara, pindah bolak-balik negara orang mampu ya biasa saja itu. Kita lihat mahasiswa S2, mahasiswa S2 kita lihat kan mampu itu. Mau tinggal dimana Australia dan Selandia Baru biaya hidup tinggi," ujarnya.
Diketahui, tak sedikit warganet merasa kecewa dengan pengesahan undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat.
Baca Juga: Mulai Disalurkan Hari Ini, Menaker Ida Fauziyah Sebut 600 Ribu Pekerja Akan Terima BSU Tahap Kelima
Salah satunya adalah Brina, mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa yang mengaku berniat untuk pindah kewarganegaraan karena merasa kecewa dengan pemerintah dan DPR.
"Ya alasannya apa, kan itu harus jelas. Apakah sudah membaca semua RUU Cipta Kerja atau hanya mendapat informasi yang sepotong dan tidak valid," tuturnya.***