PR DEPOK – Menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh sejumlah lapisan masyarakat, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan dugaan adanya tokoh yang mendalangi pergerakan rakyat dalam demonstrasi tersebut.
Airlangga Hartarto menilai bahwa ada tokoh yang terlibat di balik aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law, yang mulai dilakukan sejak 6 Oktober 2020 ini.
Menurutnya, pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakan dan membiayai aksi buruh dan pekerja tersebut.
Baca Juga: Bicara Soal UU Cipta Kerja, Mendes PDTT Sebut Akan Beri Keuntungan Bagi Warga Desa
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga Hartarto seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Menko Perekonomian itu juga menuturkan bahwa tokoh di balik aksi demonstrasi besar-besaran ini memiliki ego yang sangat besar.
Indikasi ini terlihat dari sang tokoh yang memilih bermain di belakang layar, mengingat pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia hingga saat ini.
Berdasarkan pernyataan Airlangga Hartarto, pemerintah telah memantau tokoh tersebut serta menyatakan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas secara hukum jika aksi unjuk rasa di berbagai daerah semakin tak terkendali.
Ia juga menuturkan bahwa aksi unjuk rasa di tengah pandemi seperti saat ini berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
"Situasi sekarang adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jadi ini berpotensi untuk menyebarkan Covid-19”
“Oleh karena itu, dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas," tutur Airlangga.
Airlangga Hartarto juga menyoroti perihal pemulihan ekonomi yang akan semakin lama jika penularan Covid-19 tidak kunjung terkendali.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan membawa kasus ke jalur hukum jika situasi semakin tidak kondusif.
“Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum (yang dilanggar), pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menilai bahwa demo digerakkan dengan sangat rapi dan sudah dirancang sebelum UU Cipta Kerja disahkan di DPR.
"Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi"
"Dan dimobilisasinya itu sebelum undang-undang diketok dan jadwalnya sudah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini memang ada gerakan dari mereka di balik layar yang memang ingin mendapatkan perhatian," tutur Airlangga Hartarto.***