PR DEPOK - Jamiyah Batak Muslim Indonesia atau JBMI menyampaikan usulannya kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos).
Adapun usulan tersebut adalah untuk menyematkan Ketum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi.
Usulan Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi itu disampaikan langsung oleh Ketua JBMI, Albiner Sitompul.
Baca Juga: Dinilai Lakukan Pelanggaran Berat, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Diancam Akan Dipenjarakan
Albiner mengaku bahwa pada awalnya ia mengusulkan Megawati Soekarnoputri untuk diberi gelar pahlawan nasional.
Alasannya, disebutkan Albiner, lantaran Megawati Soekarnoputri sempat melawan penindasan rezim Presiden RI ke-2 Soeharto.
Akan tetapi, bukan hanya mengusulkan Megawati Soekarnoputri seorang. Albiner disebutkan juga memberikan usulan agar tokoh Batak Muslim Tuan Syekh Ibrahim Sitompul diberi gelar pahlawan nasional.
Pasalnya, ucap Albiner, Ibrahim Sitompul dinilai sebagai sosok yang berani dan gigih berjuang melawan penjajahan Belanda kala itu. Namun belakangan, Albiner meluruskan soal usulannya tersebut.
Baca Juga: Refly Harun Prediksi Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Akan Jadi Pasangan di Pilpres 2024 Mendatang
Disebutkan dia, yang benar adalah pihaknya mengusulkan agar Megawati Soekarnoputri mendapat gelar pahlawan demokrasi. Albiner menyebutkan, pahlawan demokrasi berbeda dengan definisi pahlawan dalam UU Nomor 20 Tahun 2009.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia.
Lebih lanjut, Albiner menyebutkan usulan itu dilatarbelakangi karena Megawati Soekarnoputri memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia.
"Karena itu, kami usulkan beliau apapun sebutannya sebagai pahlawan demokrasi. Bukan pahlawan nasional," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Warta Ekonomi pada artikel "Tokoh Batak Muslim Usulkan Megawati Jadi Pahlawan Demokrasi".
Baca Juga: Irma Suryani Chaniago Akan Tangkap Rocky Gerung jika Jadi Presiden, Refly Harun Turut Berkomentar
Albiner mengatakan, usulannya itu telah disampaikan kepada Kemensos pada Selasa, 20 Oktober 2020 lalu.
Surat tersebut juga sudah ditembuskan kepada Megawati Soekarnoputri. Dirinya berharap, usulan itu dapat diterima oleh pemerintah dalam rangka menyambut Hari Pahlawan pada 10 November 2002 mendatang.
Jika merujuk UU Nomor 20 Tahun 2009, dia mengakui, tidak ada gelar pahlawan demokrasi. Oleh sebab itu, Albiner berharap akan ada perubahan UU yang mengatur pemberian gelar pahlawan itu.
Nantinya, ditegaskan Albiner, penyematan pahlawan tidak serta-merta harus yang gugur.
Baca Juga: Satu Tahun Jabat Mendikbud, FSGI Beri Rapot Merah untuk Nadiem Makarim
"Karena tidak ada diatur (di UU) kami mengusulkan pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi," katanya.***