“Kegiatan ini dimaksudkan untuk menangkap aspirasi dan pandangan publik dalam pelaksanaan diplomasi parlemen sekaligus memperluas informasi mengenai peran diplomasi parlemen yang dilakukan DPR,” katanya.
Pada kesempatan itu, Fadli Zon menerangkan sejumlah program parlemen di luar dari tugas-tugas utama yang ada yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.
Baca Juga: Antisipasi Pelanggaran Selama Rangkaian Pilkada, KPID Sulbar Bentuk Tim Pengawas Iklan Kampanye
“Dari diskusi yang ada ini, memang perlu dilakukan diskusi semacam ini karena diplomasi parlemen itu merupakan juga kewajiban bagi anggota masyarakat karena ini memperjuangkan kepentingan nasional di tengah globalisasi ini,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa fleksibilitas diplomasi parlemen dapat lebih lugas dan cair dalam menjalin hubungan dengan aktor negara lain.
Terlebih lagi, diplomasi parlemen memiliki keunggulan lain dalam melakukan pendekatan ke negara-negara dengan sistem parlementer.
Baca Juga: Wuhan Konfirmasi Temuan Covid-19 pada Daging Sapi Impor dari Brasil
Dalam acara diskusi tersebut, sebagian besar peserta menggarisbawahi isu-isu terkait Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai hal yang perlu diperjuangkan, khususnya dalam isu pendidikan dan penguatan tata kelola (anti-korupsi).
“Salah satu fokus BKSAP adalah diplomasi dalam isu-isu kebutuhan dasar manusia yang terangkum dalam SDGs,” ucap Fadli Zon.***