Network
PR DEPOK - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria atau Ariza turut menanggapi terkait pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Adapun pernyataan yang ditanggapi Ariza ini soal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertanggung jawab dalam pengadaan lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya untuk Program Rumah DP 0 persen.
Dalam tanggapannya di Balai Kota Jakarta, Ariza mempertanyakan maksud dari pernyataan Prasetio yang menyebutkan Anies Baswedan bertanggung jawab soal pengadaan lahan PT Pembangunan Sarana Jaya.
"Ya, saya belum tahu dan paham ya maksud Ketua DPRD DKI menyampaikan demikian," kata dia sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Selasa, 16 Maret 2021.
Ariza menegaskan bahwa semua pembangunan di DKI Jakarta itu menjadi tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif dengan legislatif yang menurutnya punya fungsi dan peran masing-masing.
Termasuk, kata Ariza, mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekda, wali kota, sampai kelurahan di jajaran eksekutif punya tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.
"Yang pasti semua pembangunan di Kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak ada yang salah, semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang," ucapnya menjelaskan.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertanggung jawab soal pengadaan lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya.
Adapun alasannya, Prasetio mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan kepala daerah, dan sudah pasti mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya.
Termasuk juga, kata Prasetio, Anies Baswedan pasti mengetahui terkait pembelian lahan yang disebut dialokasikan untuk pembangunan program Rumah DP 0 persen tersebut.
"Gubernur tahu kok, makanya saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP 0 persen."
Baca Juga: Razman Nasution Disebut Manusia Multi Partai, Rifai Darus: Gile! Ternyata Ini Ciri Perusak Demokrasi
"Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi," kata Prasetio di Jakarta pada Senin, 15 Maret 2021 kemarin.***
