Hasil Survei CPCS: Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Sebesar 70,7 Persen

- 22 Maret 2021, 21:13 WIB
Hasil survei  yang dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS) terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Hasil survei yang dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS) terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. /ANTARA/HO-Survei CPCS.

PR DEPOK - Center for Political Communication Studies (CPCS) melalukan survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini mencapai 70,7 persen.

Direktur Eksekutif CPCS, Tri Okta SK mengatakannya dalam siaran persnya, di Jakarta, pada Senin, 22 Maret 2021.

Baca Juga: Ternyata Tak Semua Dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta 2021, Cek Status dengan NIK KTP untuk Pencairan

"Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak negatif, publik menilai Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah yang paling tepat," kata Okta.

Menurut Okta, publik menilai bahwa Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin telah bekerja keras untuk bisa mengatasi kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari satu tahun berlangsungnya pandemi ini.

Lanjut ia mengatakan, pandemi sebuah fenomena global bagi masyarakat, yang tidak hanya berdampak di Indonesia.

"Tiap-tiap negara harus mencari jalan keluar yang paling tepat, terkait dengan sumber daya yang tersedia dan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan," kata Okta.

Baca Juga: Gus Umar Sebut Hasil Survei Anies Baswedan Keliru: Anak Muda Sekarang kalau Gak Gibran, Ya Bobby!

Saat pandemi Covid-19 baru melanda Indonesia, pemerintah disarankan untuk mengambil langkah "lockdown" atau karantina wilayah.

Akan tetapi, Okta mengatakan Presiden Jokowi justru membuat keputusan untuk melakukan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini dilakukan, karena jika lockdown diterapkan, akan ada banyak sektor ekonomi yang terdampak.

Menurutnya, tanpa dilakukan lockdown pun, perekonomian Indonesia terjun bebas hingga alami resesi. Namun, kurva kasus baru terus merangkak naik hingga tembus 1 juta kasus positif Covid-19.

"Angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebesar 25,4 persen. Ini mewakili masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kritik terhadap penanganan pandemi di sektor kesehatan," ujar dia seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Baca Juga: Sebut Sidang Habib Rizieq Persidangan Politik, Rizal Ramli: Kok Segitunya Hakim-hakim Ini Mau Jadi Dagelan

Okta melanjutkan, lalu sisanya masih ada pihak yang menyatakan tidak tahu ataupun tidak menjawab sebesar 3,9 persen.

Hingga kini, publik masih memperhatikan upaya vaksinasi yang gencar dilakukan pemerintah untuk menekan laju virus Covid-19.

"Begitu pula dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi agar pertumbuhan bisa kembali ke era sebelum pandemi," ujar Okta.

Lanjutnya, dengan mengikutsertakan responden sebanyak 1200 orang untuk mewakili seluruh provinsi di Indonesia, Survei CPCS ini dilakukan pada 5-15 Maret 2021.

Baca Juga: Yakini HRS Jadi Target Penguasa, Rizal Ramli: Ini Pengadilan Politik, kok Segitunya Hakim Mau Jadi Dagelan?

Responden dipilih secara acak dari survei sejak 2019, dan dilakukan melalui saluran telepon. Margin of error survei sebesar kurang lebih sebanyak 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah