Usai Naik Status Jadi Penyidikan, KPK Resmi Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak Kemenkeu

PR DEPOK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan enam tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penetapan itu dilakukan setelah tim KPK meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan pada bulan Februari lalu.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri kepada wartawan pada Selasa, 4 Mei 2021 kemarin.

Baca Juga: Sebut Novel Baswedan sedang Merengek ke Publik karena Tidak Lulus TWK, Teddy: untuk Selamatkan Periuk Nasi

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021 dengan menetapkan enam tersangka," kata Firli seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News pada Rabu, 5 Mei 2021.

Lebih lanjut, tersangka yang telah ditetapkan KPK salah satunya adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA).

Kemudian, tersangka lain yaitu Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR).

Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 5 Mei 2021: 47.312 Positif, 44.869 Sembuh, 912 Meninggal Dunia

Lalu tersangka berikutnya adalah Konsultan Pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM), Agus Susetyo (AS), dan Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati (VL).

Dalam pernyatannya, Firli menuturkan akan memberlakukan isolasi mandiri di Rutan KPK pada tersangka APA guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

"Sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran virus Covid-10 di lingkungan Rutan KPK, tersangka APA akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 pada gedung ACLC," ucapnya.

Baca Juga: Tol Layang Mohammed Bin Zayed atau Japek Arah Cikampek akan Ditutup Mulai Kamis Pukul 00.00 WIB

Atas tindakan yang dilakukan para tersangka, APA dan DR disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berbeda dengan keempat tersangka lainnya yakni RAR, AIM, VL dan AS.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.***