Network
PR DEPOK - Pakar Ekonomi, Prof Emil Salim belum lama ini memberikan tanggapannya terkait isu keganjilan tes wawasan kebangsaan (TWK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Emil Salim dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @emilsalim2010, mengungkapkan hal menarik yang terjadi terkait isu tersebut.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Emil Salim berpendapat bahwa kini masyarakat tengah ramai mendiskusikan soal keganjilan TWK bagi pegawai KPK, yang dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Ditanyai Soal Investasi Bodong 212 Mart, Haikal Hassan: Kok Tanya Saya?
Namun, selagi masyarakat sibuk membahas hal tersebut, lanjut dia, tokoh pemerintah atau politisi partai justru diam tak memberikan penjelasan apapun.
"Selagi masyarakat ramai mendiskusikan 'keganjilan ujian kebangsaan bagi calon Aparat Sipil Negara di lingkungan KPK'. sangat menarik bahwa tokoh2 Pemerintah & Partai Politik membungkem diri," kata Emil Salim.
Sikap diam tokoh pemerintah dan politisi tersebut menurut Emil Salim seolah membenarkan pernyataan bahwa diam adalah tanda sepakat.
Baca Juga: Bukan Babi Panggang, Ternyata Ini Penampakan ‘Bipang’ yang Dipromosikan Jokowi sebagai Menu Lebaran
"Se-akan2 membenarkan ungkapan: 'berdiam diri berarti bersepakat'?" tutur Emil Salim mengakhiri cuitannya.
Seperti diketahui bersama, isu tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar oleh KPK terhadap pegawainya hingga kini masih menuai polemik di masyarakat.
Banyak hal yang dinilai ganjil dalam tes tersebut, dari mulai pertanyaan dalam tes yang tak relevan hingga pegawai yang tak lolos merupakan pegawai yang berintegritas.
Baca Juga: Kerumunan Padati Pasar Klithikan Solo, Sindiran Geisz Chalifah: Anies Baswedan Harus Tanggung Jawab!
Baru-baru ini bahkan beredar potongan surat yang ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri berisi soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, banyak pihak yang menilai bahwa KPK tengah dilemahkan dengan cara mengeluarkan pegawai-pegawai yang berintegritas.
Meski demikian, hingga kini pihak KPK belum memberikan penjelasan terkait isu tes wawasan kebangsaan, baik itu soal penyusunan soal maupun nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos tes tersebut.***
