Network
PR DEPOK - Pakar politik, Saiful Mujani menanggapi rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terhadap pembelian alutsista atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) untuk negara.
Besaran dana yang diajukan untuk pembelian alutsista ini berdasarkan draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.
Di dalam draf tersebut, terdapat jumlah biaya rencana kebutuhan (renbut) yang mencapai angka 124,9 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp1,760 triliun.
Adapun nominal yang dianggap cukup besar itu ditanggapi oleh Saiful Mujani melalui akun Twitter pribadinya @saiful_mujani, pada Minggu, 30 Mei 2021.
Ia mengatakan membeli alutsista dengan jumlah dana yang besar akan menjadi sulit karena pandemi Indonesia masih dilanda pandemi.
Saiful juga mengulas kembali jejak Prabowo Subianto yang dulu sempat mengkritik utang pemerintah, saat dia belum menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).
Cuitan Saiful Mujani. Twitter @saiful_mujani
"mau utang seribu tujuh ratus lima puluh trilyun untuk beli alutista di masa sulit gini? yang bener? ironis! anda kan pengeritik utang pemerintah sebelum jadi menhan." kata Saiful Mujani, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono) telah mengatakan bahwa Komisi I akan menanyakan kepada Prabowo Subianto terkait hal tersebut.
Akan tetapi, Dave mempertanyakan realisasi pembelian alpalhankam apa memungkinkan dalam waktu dekat, karena pengadaan alpalhankam ini sangat besar.
"Angka itu kan besar (124.995.000.000 dolar AS), pembelian dan pengadaannya panjang, bukan seperti membeli barang di toko," kata Dave.
Sedangkan, Juru Bicara (Jubir) Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah menjelaskan terkait pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembelian alutsista masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri.
Lanjut, Dahnil menegaskan bahwa nanti pembelian alutsista tersebut tidak akan membebani APBN dan tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.***
