Namun, katanya, pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.
"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Baca Juga: Info KJP Plus Juli 2021 Cair, Berikut Jadwal dan Besaran Dananya
Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.
“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.
Selain itu Sahroni juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.
Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.
"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," katanya.***